“Banyak yang usahanya terganggu akibat galian Pertamina. Saya pun terdampak karena pekerjaan itu. Merusak fasilitas yang ada di tanah leluhur saya,” kata Erik.
Politikus Partai Demokrat ini pun menilai pekerjaan pipa ini dilakukan dengan tidak matang.
Hal itu karena pihak Pertamina tidak menempuh perizinan dan syarat-syarat mengenai tumpang tindihnya pembayaran pajak.
“Tanah yang mengalami perbaikan itu milik dua belah pihak, pertamina dan masyarakat. Sehingga tidak menempuh soal pajaknya,” ujarnya.
Selain itu, Anggota DPRD Ciamis sebut bahwa pekerjaan nasional itu subpersi atau tidak bisa diganggu karena ada aturannya dalam perundang-undangan.
Tapi, pihaknya meminta kepada pemerintah pusat khususnya BUMN agar pekerjaan nasional ini tidak menyengsarakan masyarakat.
