Ciamis, galuh.id – Sejumlah tokoh masyarakat menanggapi berhembusnya isu people power yang akan digelar massa pendukung salah satu Capres pada 22 Mei 2019 mendatang atau bertepatan dengan pengumuman hasil perhitungan Pilpres 2019 oleh KPU.
Salah satunya respon datang dari Nanang Permana, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Ciamis, sekaligus Kader dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI-P) Kabupaten Ciamis.
“People power sudah berjalan 17 April lalu untuk menegakkan kekuasaan juga untuk memilih siapa yang berkuasa dan memimpin negeri ini, itu sudah selesai. Kalau ada people power yang lain itu merupakan tandingan,” ujar Nanang Permana, saat ditanya wartawan usai Rakor Lintas Serktoral di Mapolres Ciamis, Rabu (15/5/2019).
Nanang juga mengatakan apabila ada people power di luar tanggal 17 April 2019, maka berstatus ilegal dan tidak resmi.
“Kalau people power untuk merubuhkan kekuasaan paling tidak harus ada gejala sosial dimana 80% rakyat tidak puas. Saat ini buktinya 70% masih puas terhadap kinerja Jokowi sebagai Presiden Indonesia, lebih baik nonton power ranger saja daripada people power,” kata Nanang dengan nada bercanda.
Sementara Kapolres Ciamis AKBP Bismo Teguh Prakoso menyampaikan tanggal 22 Mei 2019 merupakan pengumaman hasil perhitungan KPU dan keputusan KPU terkait Pilpres 2019.
“Untuk persiapan di Ciamis kami dari Polres akan tetap melakukan penjagaan bersama TNI, instansi pemerintahan dan Satpol PP di tempat-tampat yang rawan, seperti di KPU, Bawaslu dan gudang logistik,” ujar Bismo saat wawancara di Mapolres Ciamis, Rabu (15/05/2019).
Bismo mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas dan tidak terprovokasi isu-isu yang tidak benar.
“Tunggu keputusan KPU, apabila ada yang merasa tidak puas atau untuk menyampaikan aspirasi, gunakan jalur resmi sesuai mekanisme yang sesuai aturan yakni Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dengan membawa bukti akurat,” pungkasnya. (galuh.id/Arul)
