Berita Ciamis, galuh.id – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI mendorong pemda membangun tempat pengelolaan limbah medis atau Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
KLHK mencatat terjadi peningkatan limbah medis infeksius selama pandemi COVID-19 di tanah air.
Limbah tersebut perlu pengelolaan khusus. Guna mencegah penyebaran Covid-19 dan penyakit menular lainnya.
Baca Juga: Belum Ada Alat, Pengelolaan Limbah Medis di Ciamis Dilakukan Pihak Ketiga
Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan, volume limbah medis infeksius di seluruh Indonesia hingga 8 Juni 2020 mencapai 1.100 ton lebih.
Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (24/6/2020) lalu.
Limbah medis dari penanganan pasien terutama dengan penyakit menular, jika tidak terkelola dengan baik, khawatir menjadi sumber penyakit bagi orang-orang sekitar.
Untuk mengatasi itu, pemerintah melalui KLHK telah merilis Surat Edaran tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan COVID-19.
Edaran KLKH Tentang Pengelolaan Limbah Medis
Surat Edaran dengan nomor SE.02/PSLB3/PLB.3/3/2020 ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan penanganan 3 hal.
Pertama, limbah infeksius yang berasal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes). Kedua, limbah infeksius yang berasal dari rumah tangga dari ODP.
Kemudian yang ketiga, sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
Merespon hal tersebut, pemkab Ciamis melalui DPRKPLH di tahun 2021 telah menganggarkan pembuatan Feasibility Study (FS) tempat untuk pengelolaan limbah B3.
”Kita akan mencoba membuat studi kelayakan. Apakah pengelolan limbah B3 bisa dilaksanakan di Kabupaten Ciamis. Tentunya dengan kajian berbagai parameter,” ujar Kepala DPRKPLH Ciamis Taufik Gumelar, Senin (30/11/2020).
Di tengah situasi wabah pandemi Covid-19, jumlah limbah medis di setiap daerah terus meningkat.
Pengelolaan Limbah B3 Dongkrak PAD Ciamis
Apabila limbah tidak terkelola dengan baik, akan menimbulkan efek yang sangat buruk bagi lingkungan. Terutama bisa menimbulkan pencemaran dan penularan penyakit bagi masyarakat.
”Kita ketahui bersama. Bahwa pengelolaan limbah medis memakan biaya yang mahal. Di satu sisi pemda sedang dihadapkan dengan permasalahan anggaran untuk berbagai hal,” ucapnya.
Taufik pun menambahkan, besar harapan agar di Kabupaten Ciamis dapat melaksanakan pengolahan limbah B3 sebagai sebuah inovasi dalam rangka mengurai persoalan limbah.
”Dan menjadi sebuah solusi. Untuk berkontribusi mendongkrak PAD yang signifikan,” pungkas Taufik.
DPRD Ciamis dan pengamat sosial politik juga sebelumnya turut menyuarakan terkait pengelolaan limbah medis mandiri yang dapat berpotensi menjadi sumber PAD. (GaluhID/Evi)
