Selain itu ada Omnibus Law Perpajakan yang mencakup:
- Pendanaan Inventasi
- Subjek Pajak Orang Pribadi
- Kepatuhan Wajib Pajak
- Sistem Teritori
- Keadaan Iklim Berusaha
- Fasilitas
Pengertian Omnibus Law
Selain pengertian dari Omnibus Law, ternyata peraturan baru ini menimbulkan banyak kontroversi pada masyarakat, terutama pada isi Omnibus Law Cipta Kerja.
Adapun isi Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap merugikan para pekerja:
Upah Minimum
Seperti yang kita tahu bahwa upah minimum sudah diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2005, bahwa penetapan upah dilakukan di provinsi serta kabupaten atau kota sehingga menetapkan UMP sebagi satu-satunya acuan besar nilai gaji.
Namun hal ini akan diubah dalam pasal 88C RUU yang berbunyi, Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Upah minimum yang ditetapkan merupakan minimum provinsi.
Hari Libur Dipangkas
Sebelumnya para pekerja memiliki hak untuk libur dua hari dalam sepekan. Namun hak ini dipangkas pada Pasal 79 ayat (2) huruf (b), pekerja wajib diberi waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu pekan.
Selain itu cuti atau libur khusus dihapuskan seperti cuti saat haid pertama, keperluan menikah, melahirkan, hingga adanya angota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia.
Dipangkasnya Pesangon
Pemerintah juga memangkas pesangon yang harusnya diwajibkan pengusaha jika melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Peraturan kni diubah karena pemerintah menganggap aturan yang ada pada UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak implementatif.
Hal ini cukup disayangkan karena akibat pandemi Covid-19 banyak sekali pekerja yang terkena PHK. Jadi tidak heran masyarakat sangat marah saat keputusan ini dibuat.
