Berita Ciamis, galuh.id – Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan permintaaan maaf atas pernyataannya, yang tuduh RS Ciamis manipulasi data pasien Covid-19.
Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan klarifikasi dalam Program Sapa Indonesia Malam, yang disiarkan secara live streaming di Kompas Tv pada Jumat (17/7/20200 malam.
“Sebagai wakil rakyat kewajiban saya memberikan warning kepada pemerintah agar tidak terjadi pelanggaran,” ujar Said Abdullah.
Tuduh RS Ciamis Manipulasi Data Covid-19
Sebelumnya, Said menyatakan adanya rumah sakit ‘nakal’ di sejumlah daerah, yang mengubah data pasien dinyatakan positif Covid-19 demi mendapatkan anggaran Corona.
Baca Juga: PERSI: Belum Ada RS yang Manipulasi Data Pasien Covid-19
Kabupaten Ciamis, Pasuruan, dan Jambi menjadi daerah yang disebutkan oleh Said, yang diduga memanipulasi data pasien positif Covid-19.
Said menerangkan, pernyataan terkait beberapa kota yang manipulasi data positif Covid-19 itu disampaikan pada forum resmi dalam rapat kerja (raker) Badan Anggaran DPR RI.
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan, Ketua Gugus Tugas Covid-19 Pusat, serta Menteri Kesehatan.
Di dalam rapat, Said menyampaikan ada dugaan rumah sakit manipulasi data Covid-19 berdasarkan informasi yang beredar di grup Whatsapp atau WA.
“Ada dugaan dari informasi yang beredar di grup Whatsapp. Disinyalir bahwa orang yang ternyata tidak, artinya kondisi rapid tes negatif, dinyatakan menjadi positif,” jelasnya.
Hal itu kemudian disampaikan kepada Menteri Kesehatan Terawan. Termasuk diantaranya informasi yang beredar ada di Ciamis, Jambi, Surabaya dan Pasuruan.
Anggaran Besar, Tapi Serapan Rendah
Said Abdullah menuturkan, penanganan wabah Covid-19 menggunakan anggaran yang besar. Namun serapannya rendah sehingga menjadi pertanyaan.
Dibalik serapan rendah, muncul anggapan sedemikian rupa. Sehingga pihaknya meminta klarifikasi dari Menkes. Namun Menkes tak memberi jawaban sampai raker berakhir.
Said berkata, penanganan Corona bukan hanya sekedar 87,55 triliun harus habis. Tetapi juga dalam pengelolaannya harus dijaga dengan baik. Karena kondisi pandemi menghabiskan anggaran hingga 1.024,9 triliun.
Baca Juga: RS Ciamis Dituduh Manipulasi Data Pasien Covid-19, Bupati: Jangan Asal Bunyi
“Kami ingin respon pemerintah. Terkait isu atau anggapan yang beredar. Kalau tidak benar kita akan cek. Malah beberapa respon yang ada kebanyakan dari beberapa media,” katanya.
Maka dari itu, Ketua Banggar DPR RI ini menyampaikan permohonan maaf kepada Bupati dan seluruh masyarakat Ciamis berkaitan dengan statement yang telah disampaikan.
Karena sebagai wakil rakyat, dirinya memiliki kewajiban untuk memberikan warning atau peringatan kepada pemerintah agar tidak terjadi pelanggaran.
“Sebagai wakil rakyat, saya berkewajiban memberikan warning pada pemerintah agar tak terjadi pelanggaran Manipulasi Data Covid-19. Kewajiban saya agar dana 87,55 miliar yang rendah serapan itu dioptimalkan,” terangnya.
Said juga menyarankan setiap rumah sakit untuk memiliki alat tes PCR. Supaya penanganan terhadap wabah Covid-19 dapat dilakukan dengan lebih cepat. (GaluhID/Evi)
