Ciamis, galuh.id – Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, menegaskan bahwa penguatan Empat Pilar Kebangsaan menjadi kunci dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa, mulai dari stunting, polemik program Makanan Bergizi (MBG), hingga fenomena LGBT.
Empat Pilar tersebut meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Dalam sosialisasi yang berlangsung di aula gedung Puspita Ciamis, Jumat (3/10/2025), Agun menyinggung sejumlah persoalan aktual.
Mulai dari kasus keracunan MBG di sekolah, maraknya pro kontra di media sosial, hingga kesenjangan sosial antara pejabat dan rakyat kecil.
Menurutnya, kondisi-kondisi tersebut membuktikan bahwa Empat Pilar sangat relevan bila benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.
“Fenomena kesenjangan, kontroversi di media sosial, hingga persoalan keracunan MBG adalah keniscayaan yang harus kita sikapi dengan literasi, edukasi, dan sosialisasi Empat Pilar,” kata Agun.
“Bahagia itu sederhana, kalau kita jalankan prinsip-prinsip Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, insyaallah bangsa ini akan makmur. Rakyatnya sejahtera, tidak ada lagi kemiskinan dan kelaparan,” sambungnya.
Agun menekankan, Pancasila tidak boleh hanya dihafalkan, melainkan harus implementasikan.
Sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, kata Agun, mengajarkan manusia untuk hidup jujur dan mengembalikan segala sesuatu kepada tuhan.
“Apapun profesi kita baik pejabat, guru, profesor, dokter, atau pekerja, kalau semuanya kita jalankan dengan niat tulus dan kembalikan kepada gusti Allah, maka akan lahir kejujuran dan keberkahan,” ujarnya.
Sementara sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab.
Menurut Agun, toleransi bukan berarti menuntut orang lain menghargai kita, melainkan bagaimana kita sendiri menghormati perbedaan.
“Toleransi itu mengakui dan menghormati perbedaan, bukan memaksa orang untuk mengikuti kehendak kita,” jelasnya.
Sikapi Polemik LGBT Libatkan Tokoh Agama
Nilai persatuan juga ia tekankan sebagai pondasi kokoh bangsa.
“Tidak mungkin Indonesia sejahtera kalau ada daerah yang di tinggalkan. Persatuan adalah gotong royong, musyawarah, dan kebersamaan,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Agun juga menyinggung fenomena LGBT yang menurutnya sudah merasuk hingga ke lingkungan pendidikan pesantren.
Karena itu, ia meminta kebijakan pemerintah dalam menyikapi isu tersebut harus melibatkan berbagai pihak.
“Persoalan LGBT ini bukan hal sederhana. Sudah masuk ke anak-anak pesantren. Maka kebijakan tidak boleh di buat sepihak. Harus musyawarah, melibatkan tokoh agama dan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Agun menaruh perhatian khusus pada kasus keracunan program MBG yang sempat ramai.
Ia menegaskan, program makanan bergizi bagi siswa tetap harus berlanjut karena menyangkut masa depan generasi bangsa.
“Yang salah itu bukan programnya, tetapi penyelenggaranya. Kalau ada yang curang, tindak tegas. Kalau ada tata kelola yang tidak becus ya ganti,” tuturnya.
“Kita harus perbaiki manajemen dengan pengawasan ketat, bisa saja serahkan langsung ke sekolah agar pertanggungjawabannya jelas,” tegas Agun.
Ia mengingatkan bahwa stunting masih menjadi masalah besar di Indonesia. Karena itu, asupan gizi bagi anak harus menjadi prioritas.
“Zaman orde baru, anak sekolah masih dapat jatah susu. Itu program yang bagus. Anak-anak sekarang menghadapi tantangan era digital, butuh kecerdasan dan kesehatan agar mampu bersaing. Jadi program gizi ini harus perkuat,” tambahnya.
Menutup paparannya, Agun kembali mengingatkan bahwa Empat Pilar adalah jalan menuju Indonesia yang kuat dan sejahtera.
“Kalau kita semua menjalankan Pancasila, menghormati UUD 1945, menjaga NKRI, dan mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika, insyaallah bangsa ini akan berdiri kokoh. Jangan takut Indonesia gelap, selama kita punya Empat Pilar, kita punya cahaya,” pungkasnya. (GaluhID/Tegar)
Editor: Evi