Banjar, galuh.id – Aktivis PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Kota Banjar menunjukkan keprihatinan mendalam atas penurunan angka partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2024.
Berdasarkan data resmi, tingkat partisipasi hanya mencapai 71,45 persen, jauh lebih rendah ketimbang angka 80,47 persen pada pemilu sebelumnya.
Hal ini menjadi isu utama dalam diskusi yang diadakan di markas PMII Kota Banjar, di mana para aktivis menyuarakan kritik terhadap minimnya inovasi dan upaya sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Ketua PMII Kota Banjar, M. Abdul Wahid, menegaskan bahwa penurunan angka partisipasi pemilih mencerminkan adanya permasalahan serius dalam pelaksanaan pesta demokrasi.
“KPU Kota Banjar sebagai pihak yang bertanggung jawab harus menjadikan fenomena ini sebagai bahan evaluasi kinerja mereka,” ujar Wahid pada Jumat (06/12/2024).
Peran KPU dalam Meningkatkan Kesadaran Politik
Dalam pandangannya, Wahid menekankan perlunya KPU Kota Banjar untuk lebih proaktif dalam melakukan pendekatan yang inovatif.
Menurutnya, penyelenggara pemilu harus mampu menciptakan metode sosialisasi yang relevan dan menarik, khususnya bagi generasi muda.
“Ke depan, KPU harus menyusun strategi yang lebih kreatif agar masyarakat merasa terlibat dan memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi,” tambah Wahid.
Rendahnya tingkat partisipasi pemilih dari kalangan generasi Z menjadi perhatian khusus dalam diskusi ini.
Wahid mengungkapkan bahwa sikap apatis yang muncul di kalangan masyarakat muda adalah indikasi dari kegagalan dalam program pendidikan politik.
“Kurangnya kampanye yang menyasar generasi muda serta rendahnya kepercayaan terhadap proses politik merupakan faktor utama rendahnya partisipasi ini,” jelasnya.
Bukan Hanya Kesalahan Generasi Muda
Wahid juga mengingatkan agar generasi muda tidak sepenuhnya disalahkan atas kondisi ini.
Sebaliknya, ia menyoroti perlunya strategi yang lebih inklusif dari KPU dalam melibatkan mereka dalam pemilu.
“Keterlibatan generasi muda adalah tanggung jawab bersama, termasuk dari penyelenggara pemilu yang harus mendekati mereka dengan cara yang lebih sesuai,” katanya.
Meski kecewa dengan angka partisipasi yang menurun, Wahid mengajak masyarakat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Ia menekankan pentingnya pengawalan terhadap program-program calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
“Pasca-Pilkada, keterlibatan masyarakat tetap menjadi elemen penting untuk memastikan kebijakan pemerintah selaras dengan kepentingan rakyat,” ucapnya.
Pandangan Akademisi; Evaluasi Menyeluruh Sangat Diperlukan
Akademisi dan pengamat pemerintahan, Sidik Firmadi, juga turut mengomentari isu rendahnya partisipasi pemilih.
Ia mencatat tingginya angka golput yang mencapai lebih dari 30 persen di Pilkada serentak kali ini sebagai persoalan serius, terutama di Kota Banjar yang wilayahnya relatif kecil dan terjangkau.
Menurut Sidik, indikator keberhasilan sebuah pemilu salah satunya adalah partisipasi masyarakat yang tinggi.
“Idealnya, angka golput berada di bawah 20 persen. Rendahnya partisipasi ini menandakan perlunya evaluasi mendalam oleh KPU,” ujarnya.
Sidik mengidentifikasi dua hal utama yang perlu diperbaiki KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
Pertama, memahami kelompok masyarakat yang dominan berkontribusi pada tingginya angka golput.
Kedua, memperbaiki aspek teknis dalam pelaksanaan pemilu agar lebih efisien dan ramah bagi pemilih.
“Langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan pemilu di masa depan lebih baik,” jelasnya. (GaluhID/Diana)