Jabar, galuh.id,– Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Heri Rafni Kotari, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Ciakar, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, pada Kamis, 13 Februari 2025.
Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi, khususnya dalam aspek pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di tingkat desa.
Kegiatan tersebut berlangsung dengan suasana tertib dan penuh antusiasme. Hadir dalam kesempatan itu Kepala Desa Ciakar beserta jajaran perangkat desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ciakar bersama anggota, Camat Cipaku, Kepala Desa Muktisari Kecamatan Cipaku, para kader PKK dan kader Posyandu Desa Ciakar, tokoh masyarakat dari Kecamatan Cipaku dan Desa Ciakar, serta Ketua DPC Partai NasDem Kecamatan Cipaku beserta jajaran.
Dalam sambutannya, Heri Rafni Kotari menegaskan bahwa fungsi pengawasan merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi utama anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, yakni memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ia secara khusus menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dinilai sebagai instrumen penting dalam pembangunan desa.
Heri menekankan bahwa APBDes harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.
“Pengelolaan APBDes harus benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. Transparansi dan keterbukaan menjadi kunci agar pembangunan desa berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Heri dalam pernyataannya.
Menurutnya, keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran desa merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik.
Dengan sistem yang transparan, masyarakat dapat mengetahui perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi setiap program yang dijalankan pemerintah desa.
Hal tersebut sekaligus menjadi mekanisme kontrol sosial agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
Selain menekankan peran pemerintah desa, Heri juga mengajak masyarakat Desa Ciakar untuk turut berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan.
Ia menyampaikan bahwa pembangunan desa bukan semata-mata tanggung jawab aparatur pemerintahan, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat.
Partisipasi masyarakat, lanjutnya, dapat diwujudkan melalui pengawasan terhadap program dan kegiatan desa, penyampaian aspirasi secara konstruktif, serta keterlibatan dalam musyawarah desa.
Dengan demikian, setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga.
Dalam kesempatan tersebut, Heri Rafni Kotari juga mendorong Pemerintah Desa Ciakar untuk mendukung serta menyukseskan berbagai program prioritas pemerintah pusat. Di antaranya adalah Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Kedua program tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan dan produktivitas.
Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat ekonomi berbasis komunitas, mendorong kewirausahaan, serta memperluas akses permodalan bagi warga desa.
Heri menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah pusat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program-program tersebut.
Oleh karena itu, koordinasi dan komunikasi yang intensif perlu terus dibangun agar implementasi kebijakan dapat berjalan optimal.
Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan di Desa Ciakar ini diharapkan mampu mempererat hubungan kerja antara DPRD Provinsi Jawa Barat, pemerintah desa, dan masyarakat.
Melalui pengawasan yang konstruktif dan partisipatif, tata kelola pemerintahan desa diharapkan semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya kegiatan ini, Desa Ciakar diharapkan dapat menjadi contoh dalam pengelolaan pemerintahan desa yang terbuka, responsif, dan berlandaskan prinsip-prinsip good governance, sehingga pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga. (GaluhID/Arul)