Jabar, galuh.id, — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Heri Rafni Kotari, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Tenggeraharja, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis.
Kegiatan pengawasan DPRD Jawa Barat ini menjadi bagian dari fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan desa agar berjalan transparan dan akuntabel.
Pengawasan DPRD Jabar di Desa Tenggeraharja
Kegiatan tersebut dihadiri oleh:
-
Kepala Desa Tenggeraharja beserta jajaran
- Advertisement - -
Ketua dan anggota BPD Desa Tenggeraharja
-
Kader Posyandu dan PKK Desa Tenggeraharja
-
Ketua DPC Partai NasDem Kecamatan Sukamantri beserta jajaran
Dalam kesempatan tersebut, Heri Rafni Kotari memaparkan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat, khususnya fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Tekankan Transparansi dan Pelayanan Publik
Heri menegaskan pentingnya pemerintah desa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mengelola anggaran desa secara terbuka dan tepat sasaran.
“Pemerintah desa harus hadir memberikan pelayanan yang optimal, serta memastikan setiap anggaran digunakan secara transparan dan tepat sasaran, terutama untuk menyelesaikan persoalan prioritas masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel akan mendorong pembangunan yang lebih efektif.
Ajak Masyarakat Aktif Mengawasi Pemerintahan Desa
Selain menekankan peran pemerintah desa, Heri juga mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi setiap program dan kegiatan pembangunan.
Pengawasan bersama antara pemerintah dan masyarakat dinilai penting untuk memastikan program berjalan sesuai kebutuhan warga.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap program prioritas pemerintah pusat, seperti:
-
Program makan bergizi gratis
-
Penguatan ekonomi melalui koperasi desa merah putih
Dorong Tata Kelola Pemerintahan Partisipatif
Melalui kegiatan pengawasan di Desa Tenggeraharja ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang:
-
Transparan
-
Partisipatif
-
Berorientasi pada kesejahteraan masyarakat
Kegiatan ini sekaligus memperkuat peran Anggota DPRD Jawa Barat dalam memastikan kebijakan dan program pembangunan berjalan efektif hingga tingkat desa. (GaluhID/Arul)