Berita Nasional, galuh.id – Besarnya anggaran belanja negara untuk menangani pandemi Corona di Indonesia. Hal itu membuat Tunjangan Hari Raya (THR) maupun gaji ke-13 PNS di tahun 2020 terancam tak cair.
Padahal, ada sejumlah PNS di daerah yang gajinya dipotong untuk penanganan Covid-19. Salah satunya, adalah PNS pemerintah provinsi Jawa Barat.
Di kutif dari laman CNBC Indonesia Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hal itu dilakukan demi menghemat belanja negara yang dialihkan untuk menangani pandemi wabah Covid-19.
Pemerintah Masih Mengkaji Pemberian THR dan Gaji ke-13
Pemerintah saat ini masih mengkaji pemberian THR dan gaji ke-13 tahun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah pandemi Covid-19.
Kata Sri Mulyani, instruksi pemotongan THR dan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
“Presiden meminta kami mengkaji pembayaran THR dan gaji ke-13, mengingat beban belanja negara yang meningkat,” kata Sri dalam raker kerja bersama DPR melalui teleconference, Senin (6/4/2020).
Hal itu menyusul turunnya proyeksi penerimaan negara sebesar 10% dari target APBN 2020 sebesar Rp2.233,2 triliun, hanya menjadi Rp1.760,9 triliun.
Sementara dari sisi belanja negara terus mengalami kenaikan hingga Rp2.613,8 dari APBN sebelumnya sebesar Rp2.504,4 triliun.
Penurunan penerimaan negara tersebut utamanya disebabkan oleh berbagai insentif fiskal yang digelontorkan pemerintah untuk penanganan wabah corona di tanah air.
Insentif fiskal ini digunakan pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat dan melindungi sektor industri dari terpaan krisis yang semakin dalam.
“Skala prioritas pemerintah saat ini adalah untuk penanggulangan virus corona,” tutur Menkeu Sri Mulyani.
Peningkatan belanja negara akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat rentan. Hal itu lewat bantuan sosial dan pemberian insentif bagi tenaga medis sebagai garda terdepan penanganan Covid-19.
Lebih lanjut dia menerangkan, presiden telah memberikan instruksi untuk meningkatkan belanja kesehatan sebesar Rp 75 triliun, bansos Rp 110 triliun, dan UMKM Rp 70 triliun.
Defisit anggaran akan melebar ke 5,07% dan masih ada kemungkinan meningkat. Seiring dengan eskalasi persebaran Covid-19 yang terus meningkat di berbagai daerah di Indonesia
Meski demikian, hal tersebut diakuinya masih dalam proses penyempurnaan dan berdasarkan prediksi berbasis skenario yang dilihat dari asumsi yang dikembangkan.
Sri menambahkan, untuk kepastian THR dan gaji ke-13 bagi PNS maupun penanggulangan Covid-19, akan terus disampaikan pemerintah kepada DPR. (GaluhID/Evi)
