Ciamis, galuh.id – Pemerintah Kabupaten Ciamis menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) boleh menjalankan usaha sampingan selama tidak melanggar hukum dan etika yang berlaku.
Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Ciamis, Andang Firman Triyadi, pada Kamis (9/5/2025).
“Berwirausaha itu sah-sah saja bagi ASN asal tidak mengandung unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Serta tidak memanfaatkan fasilitas atau kedudukan sebagai ASN untuk keuntungan pribadi,” tegasnya.
Menurut Andang, keterlibatan ASN dalam dunia usaha, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) justru bisa memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi daerah.
Aktivitas usaha sampingan ASN di sektor UMKM ini berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggerakkan roda ekonomi lokal.
“Jika ASN membuka usaha UMKM, itu justru bagus. Selain menambah penghasilan pribadi, juga bisa berdampak positif pada perekonomian daerah,” ujarnya.
Namun demikian, Andang menekankan pentingnya menjaga integritas dan mematuhi regulasi. ASN dilarang keras merangkap jabatan sebagai direksi, pimpinan, atau komisaris di perusahaan asing.
Ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
“Selama usaha sampingan tidak mengganggu tugas pokok, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan tidak menyalahgunakan wewenang, maka boleh di lakukan,” jelasnya.
Andang juga mengingatkan bahwa kegiatan bisnis tidak boleh mengganggu netralitas ASN, khususnya dalam hal pelayanan publik dan aktivitas pemerintahan.
Usaha harus berjalan di luar jam kerja, secara legal dan transparan, serta tidak melanggar norma etika.
Imbauan ini juga selaras dengan peringatan dari KPK, bahwa konflik kepentingan menjadi salah satu akar praktik korupsi di sektor publik.
“Karena itu, saya harap ASN yang berwirausaha tetap menjunjung tinggi integritas,” pungkasnya. (GaluhID/Tegar)
Editor: Evi