CIAMIS, galuh.id,– Pemerintah Kabupaten Ciamis bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ciamis mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) yang akan digelar tahun ini.
Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, menerima kunjungan jajaran Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis di Pendopo Bupati Ciamis, Selasa (03/03/2026), dalam rangka koordinasi pelaksanaan sensus tersebut.
Pertemuan ini turut dihadiri Asisten Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Sosial, serta Kepala Bappeda Ciamis sebagai bentuk dukungan lintas sektor terhadap agenda statistik nasional tersebut.
SE 2026 Digelar Mei–Juli 2026, Libatkan 1.699 Petugas
Kepala BPS Kabupaten Ciamis, Ahmad Luqman, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Pelaksanaan sensus dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Juli 2026 dengan melibatkan sebanyak 1.699 petugas sensus yang akan bertugas di seluruh wilayah Kabupaten Ciamis.
“Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya memotret jumlah dan persebaran usaha, tetapi juga menggambarkan struktur ekonomi, karakteristik dan profil perusahaan, tingkat produktivitas, daya saing usaha, hingga perkembangan ekonomi digital,” jelas Ahmad Luqman.
Data Usaha hingga Ekonomi Digital Jadi Fokus
Dalam pelaksanaannya, SE 2026 akan menghimpun berbagai data penting, meliputi:
-
Identitas dan skala usaha
- Advertisement - -
Status badan usaha
-
Jumlah tenaga kerja
-
Kondisi dan perkembangan usaha terkini
Data tersebut diharapkan menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi berbasis data yang lebih akurat, terarah, dan berkelanjutan.
Bupati Dorong “Ciamis Satu Data”
Menanggapi hal tersebut, Herdiat Sunarya menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Ciamis. Ia menegaskan pentingnya data yang akurat dan terintegrasi guna menunjang efektivitas kebijakan pembangunan daerah.
“Saya sejak dulu memiliki keinginan agar terwujud Ciamis satu data. Pemerintah tidak bisa bekerja tanpa data. Apalagi ketika kita ingin melakukan intervensi, misalnya dalam penanganan stunting, datanya harus benar-benar akurat,” tegasnya.
Menurutnya, perbedaan data antar kementerian maupun lembaga selama ini masih kerap terjadi dan berpotensi menghambat efektivitas program pemerintah.
Dengan sinergi antara Pemkab Ciamis dan BPS, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data berkualitas sebagai pijakan kuat dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Tatar Galuh Ciamis. (GaluhID/Tegar)