Ciamis, galuh.id – Bupati Ciamis Herdiat Sunarya mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi terkait tata ruang bersama Menteri ATR/BPN dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Rapat koordinasi (rakor) tersebut berlangsung di Ruang Teratai, Balai Kota Depok pada Selasa (11/03/2025).
Dalam rapat hadir jajaran Kementerian ATR/BPN, perwakilan dari Kementerian PUPR, serta berbagai instansi terkait lainnya.
Rakor ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik dalam perbaikan tata ruang dan pengelolaan lingkungan di Provinsi Jawa Barat.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, dalam rapat memaparkan solusi terkait pengelolaan dan kepemilikan tanah di sepanjang sempadan sungai.
Untuk memastikan pengelolaan tanah yang lebih baik dan teratur, pihaknya akan menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk kawasan sempadan sungai yang selama ini menjadi permasalahan terkait status kepemilikan.
“Kami akan menetapkan tanah yang berada di dalam garis sempadan sungai menjadi tanah negara. Dan nantinya tanah tersebut akan di kelola oleh BBWS,” jelas Nusron.
Rencana ini akan di jalankan dengan mendaftarkan tanah sempadan sungai atas nama pemerintah provinsi (pemprov) Jawa Barat.
Sementara Hak Pengelolaan (HPL) tersebut akan di kelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Dengan terbitnya sertifikat tersebut, tanah yang semula berada di sempadan sungai akan secara resmi menjadi aset negara.
Sehingga, dapat dikelola untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan mencegah permasalahan hukum di masa depan.
Rapat Evaluasi, Perbaikan Tata Ruang Jadi Prioritas
Sementara itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memaparkan berbagai langkah strategis dalam penataan tata ruang yang menjadi fokus utama pemprov.
Menurutnya, perbaikan tata ruang menjadi prioritas guna menciptakan iklim investasi yang sehat dan lingkungan yang bebas dari ancaman bencana serta penyakit.
Evaluasi yang pihaknya lakukan hari ini bertujuan untuk mempercepat pembenahan tata ruang di Jawa Barat.
“Salah satu fokus utama kami adalah mendorong agar Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) segera di proses. Karena banyak daerah yang mengalami kendala dalam proses ini,” ungkap Dedi.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara berbagai pihak agar upaya ini dapat berjalan efektif.
“Pada ujungnya, kita berharap dapat menciptakan dua hal penting, yaitu terwujudnya iklim investasi yang sehat dan postur lingkungan yang sehat,” tambahnya.
Salah satu pencapaian penting yang di bahas dalam rapat tata ruang ini adalah solusi untuk normalisasi sungai.
Selain itu, pengaturan ruang di kawasan gunung yang saat ini di kuasai oleh para pengembang.
Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa solusi tersebut akan segera dibahas lebih lanjut pada minggu depan dengan Kementerian PUPR.
Hal ini bertujuan untuk memastikan normalisasi dan pelebaran sungai dapat berjalan tanpa kendala terkait masalah sertifikat atau kepemilikan tanah.
“Kerja sama yang solid antara pemprov Jabar dan Kementerian ATR/BPN menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik,” imbuh Dedi.
Melalui langkah-langkah strategis ini, pemprov Jabar berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan lebih aman bagi masyarakat.
Selain itu juga memfasilitasi pembangunan yang lebih berkelanjutan di masa depan. (GaluhID/ADV/Resa)
Editor: Evi