Ciamis, galuh.id — Di tengah tekanan anggaran akibat tingginya porsi belanja pegawai, Pemkab Ciamis menegaskan tetap mempertahankan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, menyoroti kondisi belanja pegawai di lingkungan pemkab yang saat ini masih berada di atas batas ideal.
Hal tersebut Herdiat sampaikan usai menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2026, Senin (30/3/2026).
Menurutnya, porsi belanja pegawai saat ini masih berada di kisaran 36 hingga 37 persen, atau melampaui ambang batas yang ditetapkan sebesar 30 persen.
Meski demikian, pemerintah daerah tidak serta-merta mengambil langkah pengurangan tenaga, khususnya P3K.
“Belanja pegawai kita memang masih di atas 30 persen. Tapi kita tidak bisa langsung mengambil langkah memberhentikan P3K, termasuk P3K paruh waktu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya angka pegawai yang pensiun, meninggal dunia, maupun pindah tugas, yang jumlahnya justru lebih besar dibandingkan dengan rekrutmen P3K yang dilakukan pemda.
Herdiat menegaskan, keberadaan tenaga P3K masih sangat dibutuhkan, terutama untuk mendukung pelayanan dasar seperti sektor pendidikan dan kesehatan.
Menurutnya, keterbatasan jumlah ASN di lapangan menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik.
“Kita kekurangan pegawai, khususnya di pelayanan dasar. Tidak mungkin kita menciptakan generasi emas secara instan jika di sekolah hanya ada satu atau dua PNS. Kita butuh tenaga P3K,” tegasnya.
Efisiensi Anggaran, Kebijakan Tenaga P3K
Ia menambahkan, upaya menciptakan generasi emas memerlukan perencanaan yang matang, terukur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan menjadi faktor krusial yang tidak bisa diabaikan.
Herdiat juga mengungkapkan bahwa jumlah pegawai di Kabupaten Ciamis saat ini telah mengalami penurunan signifikan dibandingkan masa sebelum pemekaran dengan Kabupaten Pangandaran.
Dari sebelumnya di atas 14 ribu pegawai, kini jumlahnya berada di kisaran 10 ribu pegawai.
“Kita sudah melakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran. Tapi di sisi lain, kebutuhan pelayanan tetap harus terpenuhi,” katanya.
Lebih lanjut, Herdiat mengingatkan bahwa para tenaga P3K juga memiliki tanggung jawab besar dalam kehidupan sosialnya, termasuk keluarga yang harus dinafkahi.
Oleh karena itu, kebijakan terkait kepegawaian harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan.
“Mereka juga punya keluarga, punya tanggung jawab. Kita harus memikirkan itu. Pemerintah wajib berikhtiar mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Ia pun berharap seluruh pihak dapat mendukung upaya pemda dalam mengatasi persoalan tersebut, seraya mengajak para tenaga P3K untuk tetap bersabar dan terus berdoa.
“Memang ini tidak mudah, tapi kita wajib berusaha dan memperjuangkannya,” pungkasnya. (GaluhID/Tegar)
Editor: Evi