CIAMIS, galuh.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Heri Rafni Kotari, menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat dalam mendorong kemajuan pembangunan desa.
Hal tersebut disampaikannya saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Sukamaju, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, Selasa (20/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa Sukamaju, Dede Rahman, bersama unsur pemerintahan desa dan elemen masyarakat. Pertemuan ini menjadi sarana komunikasi sekaligus penguatan pemahaman mengenai pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan publik.
Heri Rafni Kotari mengatakan, pengawasan merupakan salah satu fungsi penting DPRD untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dari terlaksananya program, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik, keterbukaan informasi, tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran, serta kesediaan menerima aspirasi masyarakat.
“Pemerintahan yang baik bukan hanya tentang menjalankan program, tetapi juga memastikan bahwa program tersebut menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, keterbukaan, tanggung jawab, dan kesediaan untuk melakukan evaluasi menjadi hal penting dalam mewujudkan pembangunan yang bermanfaat bagi rakyat,” demikian pesan yang disampaikan Heri.
Pengawasan untuk Mendorong Perbaikan Pemerintahan
Heri menjelaskan, DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi atau pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.
Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Ia menegaskan, fungsi pengawasan tidak hanya bertujuan menemukan kekurangan, tetapi juga mengidentifikasi kendala, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, serta mendorong perbaikan agar program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Evaluasi, lanjutnya, perlu memperhatikan kondisi nyata di lapangan sehingga berbagai persoalan dapat dipahami secara menyeluruh dan dicarikan solusi melalui koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan.
Pembangunan Desa Harus Sesuai Kebutuhan Masyarakat
Dalam konteks pembangunan desa, Heri menekankan bahwa perencanaan program harus memperhatikan kebutuhan masyarakat serta potensi lokal yang dimiliki.
Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada infrastruktur fisik. Peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan generasi muda, serta pengembangan potensi desa juga harus menjadi perhatian.
Keberhasilan pembangunan, kata dia, harus tercermin dari meningkatnya kualitas pelayanan publik, terbukanya peluang ekonomi, serta semakin besarnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
“Pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Infrastruktur penting, tetapi pemberdayaan ekonomi, kualitas pelayanan, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan sumber daya manusia juga harus menjadi perhatian. Semua perlu direncanakan secara terarah sesuai kebutuhan dan kemampuan yang ada,” ungkapnya.
Ia juga mendorong masyarakat agar aktif menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses perencanaan pembangunan sehingga program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan prioritas kebutuhan warga.
Perkuat Sinergi Pemerintah Desa dan Wakil Rakyat
Lebih lanjut, Heri menilai komunikasi dan sinergi antara pemerintah desa, wakil rakyat, serta masyarakat menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
Setiap tingkatan pemerintahan memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, persoalan yang membutuhkan dukungan pemerintah kabupaten maupun provinsi perlu dikoordinasikan dengan pihak terkait agar penanganannya lebih terarah.
Ia juga menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat harus menjadi modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dapat dibangun melalui keterbukaan informasi, pelayanan yang berkualitas, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, serta pelibatan masyarakat dalam pembangunan.
Melalui kegiatan pengawasan di Desa Sukamaju tersebut, diharapkan komunikasi antara wakil rakyat, pemerintah desa, dan masyarakat semakin kuat. Dengan demikian, aspirasi warga dapat dipetakan berdasarkan skala prioritas dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta mekanisme yang berlaku.
Heri berharap, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik sekaligus memastikan pembangunan desa memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.