PANGANDARAN, galuh.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Heri Rafni Kotari, menegaskan pentingnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Senin (19/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wawan selaku perwakilan Pemerintah Kecamatan Mangunjaya. Pertemuan ini menjadi ruang komunikasi untuk memperkuat pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, serta pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Heri mengatakan, pengawasan merupakan salah satu tanggung jawab penting DPRD dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya seberapa banyak program yang dilaksanakan, tetapi seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat. Karena itu, pengawasan harus mampu mendorong perbaikan, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan kepentingan publik tetap menjadi prioritas,” demikian pesan yang disampaikan Heri.
Perkuat Fungsi Pengawasan DPRD
Heri menjelaskan, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya sebatas mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, tetapi juga mengidentifikasi berbagai kendala serta mendorong perbaikan terhadap program pemerintah agar lebih tepat sasaran.
Menurutnya, pemerintah juga perlu terbuka terhadap evaluasi dan masukan masyarakat. Kritik yang disampaikan secara konstruktif harus menjadi bahan perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.
Pelayanan Publik Harus Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat
Dalam konteks pembangunan daerah, Heri menilai masyarakat membutuhkan pelayanan pemerintahan yang profesional, mudah diakses, dan responsif terhadap berbagai persoalan di lapangan.
Selain pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia juga harus menjadi perhatian.
Ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus memperhatikan kondisi nyata di lapangan, termasuk kebutuhan kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian lebih besar.
Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga memastikan pemerataan manfaat dan keberlanjutan program.
“Pembangunan harus memiliki arah yang jelas dan manfaat yang terukur. Kita ingin pelayanan semakin baik, ekonomi masyarakat semakin berkembang, dan setiap kebijakan benar-benar mempertimbangkan kebutuhan warga,” ungkapnya.
Sinergi Pemerintahan Jadi Kunci Pembangunan
Lebih lanjut, Heri menilai koordinasi antarlembaga pemerintahan menjadi faktor penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
Kehadiran Wawan selaku perwakilan Pemerintah Kecamatan Mangunjaya menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara unsur pemerintahan dan wakil rakyat.
Menurutnya, berbagai persoalan di masyarakat terkadang membutuhkan penanganan lintas tingkatan pemerintahan. Karena itu, koordinasi antara pemerintah kecamatan, Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan DPRD perlu terus diperkuat sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
Komunikasi yang baik diharapkan dapat membantu mengidentifikasi persoalan, menentukan langkah penanganan, serta mendorong tindak lanjut melalui mekanisme yang berlaku.
Ia juga mengingatkan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Aspirasi dan masukan warga perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan maupun evaluasi kebijakan agar program pemerintah semakin sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Kawal Kepentingan Masyarakat secara Berkelanjutan
Melalui kegiatan pengawasan di Kecamatan Mangunjaya tersebut, Heri berharap komunikasi antara wakil rakyat, pemerintah, dan masyarakat semakin kuat.
Ia menegaskan bahwa pengawasan pemerintahan harus menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan berkelanjutan tidak hanya membutuhkan perencanaan dan dukungan anggaran, tetapi juga komitmen seluruh pihak dalam menjalankan program secara bertanggung jawab.
Dengan demikian, setiap kebijakan yang dilaksanakan dapat benar-benar mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran.