CIAMIS, galuh.id – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mendorong digitalisasi transaksi keuangan daerah kembali mendapat pengakuan. Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ciamis, H. Fikriansyah, SE., M.Si., dipercaya menjadi narasumber dalam kegiatan Capacity Building Tim Perluasan dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumatera Selatan yang digelar di Hotel Harper, Kota Palembang, Selasa (14/7/2026).
Dalam forum tersebut, Fikriansyah memaparkan strategi Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mengimplementasikan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai bagian dari percepatan transformasi digital di sektor pemerintahan.
Menurutnya, keberhasilan implementasi ETPD di Kabupaten Ciamis tidak terlepas dari komitmen pimpinan daerah, dukungan regulasi yang kuat, keberadaan TP2DD, serta kolaborasi yang erat dengan Bank Indonesia, Bank BJB, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Digitalisasi transaksi bukan sekadar mengubah metode pembayaran dari tunai menjadi non-tunai, tetapi juga membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci keberhasilannya,” ujar Fikriansyah.
Ia menjelaskan, di tengah tantangan berupa dominasi transaksi tunai, rendahnya literasi digital, dan kebutuhan integrasi sistem, Kabupaten Ciamis menghadirkan berbagai inovasi seperti Galuh Go Digital, HOTMAKNYUS Berhadiah, digitalisasi retribusi daerah, hingga pengembangan aplikasi layanan pajak dan retribusi. Berbagai inovasi tersebut mendorong perubahan budaya masyarakat menuju transaksi digital.
Berbagai upaya tersebut membuahkan hasil positif. Kabupaten Ciamis mampu meningkatkan adopsi pembayaran digital, memperkuat tata kelola keuangan daerah, serta mencatat nilai transaksi QRIS mencapai Rp9,44 miliar pada tahun 2025. Selain itu, Ciamis juga konsisten meraih berbagai penghargaan TP2DD di tingkat regional maupun nasional.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Ciamis akan terus memperluas implementasi QRIS, meningkatkan penggunaan tapping box, memperkuat integrasi sistem pembayaran, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta mengoptimalkan pemanfaatan data transaksi digital sebagai dasar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fikriansyah berharap, melalui forum tersebut dapat terjalin kolaborasi yang lebih kuat antar pemerintah daerah dalam mempercepat implementasi ETPD sehingga tercipta tata kelola keuangan yang semakin modern, transparan, dan berdampak pada peningkatan PAD di masing-masing daerah. (GaluhID/Tegar)