CIAMIS, galuh.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Heri Rafni Kotari, melaksanakan kegiatan Reses II Tahun Sidang 2025–2026 di Desa Bunter, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis, Rabu (26/2/2026).
Kegiatan reses tersebut menjadi forum bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat di tingkat provinsi.
Serap Aspirasi Warga
Dalam kesempatan itu, Heri Rafni Kotari menjelaskan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang meliputi fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Ia menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan kewajiban anggota dewan untuk turun langsung ke daerah pemilihan guna mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat.
“Melalui reses ini kami bisa mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat di daerah, sehingga aspirasi tersebut dapat diperjuangkan dalam kebijakan pembangunan di tingkat provinsi,” ujar Heri.
Warga Usulkan Pembangunan Jembatan
Dalam dialog bersama warga, berbagai aspirasi disampaikan masyarakat Desa Bunter. Salah satu usulan yang mencuat adalah kebutuhan pembangunan jembatan yang dinilai sangat penting bagi mobilitas masyarakat.
Kepala Desa Bunter menyampaikan bahwa keberadaan jembatan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperlancar aktivitas warga sekaligus mendukung kegiatan ekonomi masyarakat setempat.
Menanggapi hal tersebut, Heri Rafni Kotari menyatakan seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat.
“Kami akan menampung dan mengawal aspirasi masyarakat ini agar dapat menjadi bagian dari prioritas pembangunan ke depan,” katanya.
Dialog Interaktif Bersama Warga
Kegiatan reses berlangsung dengan antusiasme tinggi dari masyarakat. Selain warga, kegiatan ini juga dihadiri Kepala Desa Bunter beserta perangkat desa, tokoh masyarakat, kader PKK, serta kader Posyandu yang turut berpartisipasi dalam dialog bersama.
Melalui kegiatan reses tersebut, diharapkan aspirasi masyarakat dapat terserap dengan baik sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di Jawa Barat. (GaluhID/Arul)