Banjar, galuh.id – APBD Kota Banjar kembali disoroti mengenai ketidakseimbangan distribusi anggaran dalam pemeliharaan infrastruktur, terutama menyangkut aspek perawatan dan pembangunan jalan.
Muhlison, pembina POSNU Kota Banjar, menegaskan bahwa pemeliharaan jalan rusak sering kali tidak mendapatkan perhatian yang semestinya.
Menurutnya, alokasi anggaran lebih banyak untuk kebutuhan administratif seperti pembelian perlengkapan kantor di sejumlah OPD. Sehingga perbaikan jalan menjadi hal yang tersisihkan.
Ia juga menyoroti kondisi jalan yang memprihatinkan di beberapa titik. Termasuk wilayah Desa Rejasari, Blok Cikawung, dan Neglasari, yang kini mengalami kerusakan berat.
Dalam pernyataannya, Muhlison menekankan adanya ketimpangan dalam distribusi anggaran, yang menurutnya sangat mencolok.
“Pada tahun 2024, dana yang tersedia untuk perbaikan jalan hanya sebesar Rp5 miliar. Di sisi lain, alokasi untuk jasa layanan mencapai Rp3,5 miliar. Perbedaan ini mencerminkan adanya ketimpangan yang cukup mencolok,” ungkap Muhlison, Selasa (19/8/2025).
Ia mengatakan, membiarkan kondisi jalan memburuk bukan langkah yang bijak.
Menurutnya, alokasi anggaran untuk pemeliharaan jalan masih tergolong rendah. Sehingga, POSNU mendorong adanya penataan ulang atau penyeimbangan dalam struktur APBD.
“Kami menginginkan agar dalam revisi APBD mendatang, perbaikan dan pemeliharaan jalan menjadi prioritas utama, dengan dukungan anggaran yang lebih layak,” ujarnya.
Lanjut Muhlison, pendanaan sebaiknya bertumpu pada APBD, tanpa terus menerus mengandalkan bantuan eksternal seperti bantuan keuangan (Bankeu).
Menurutnya, langkah tersebut ditempuh dengan melakukan efisiensi serta mengalihkan dana dari program-program di OPD yang tidak terlalu mendesak.
Lebuh lanjut, situasi infrastruktur jalan di Kota Banjar menunjukkan urgensi yang tinggi untuk penanganan.
Kondisi Infrastruktur Jalan di Kota Banjar
Berdasarkan data dari Dinas PUPR Kota Banjar, perolehan survei lapangan antara 30 Oktober hingga 18 Desember 2024 dan dirilis pada 22 Mei 2025, ditemukan kondisi yang cukup memprihatinkan.
Dari total panjang jaringan jalan kota yang mencapai 253,086 kilometer dan terdiri atas 154 ruas, sekitar 22,5% atau sekitar 57,088 kilometer mengalami kerusakan.
Jika dirinci, sebanyak 32,030 kilometer (12,656%) tergolong rusak ringan. Sementara 25,058 kilometer (9,901%) masuk kategori rusak berat.
Di sisi lain, Harun Alrasyid selaku Kabid Bina Marga Dinas PUTR Kota Banjar, memberikan respons yang lebih mendalam. Menurutnya, saran dari POSNU merupakan kontribusi yang positif.
Namun, ia juga menyoroti bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam upaya perbaikan sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan.
“Kami saat ini memprioritaskan penanganan di wilayah Langensari. Dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan anggaran yang tersedia,” jelas Harun.
Menyikapi potensi pemanfaatan dana dari opini pajak, pihak terkait menyampaikan hingga saat ini belum tersedia klasifikasi atau program spesifik yang memungkinkan penggunaan dana tersebut untuk kegiatan pemeliharaan jalan.
“Kami masih menunggu kebijakan dari gubernur terkait potensi dari itu, ya semoga bisa terealisasikan di tahun ini dan tidak mepet ke akhir tahun,” ucapnya.
Fauzi Effendi, selaku Sekretaris Dinas PUTR Kota Banjar, memberikan tanggapan atas saran dan dorongan yang POSNU sampaikan. Ia mengakui keterbatasan anggaran merupakan salah satu hambatan utama.
Meski demikian, ia memastikan bahwa proses perencanaan serta penganggaran untuk pemeliharaan jalan telah mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Walaupun dana anggaran terbatas, kami tetap optimis. Ada sumber dan lain seperti DAU, DAK, serta dana bagi hasil dari pemprov yang bisa kami optimalkan,” jelasnya.
Fauzi juga menambahkan, apabila terdapat penambahan anggaran yang signifikan di masa mendatang, maka perbaikan infrastruktur akan menjadi fokus utama. (GaluhID/Teja)
Editor: Evi
