Ciamis, galuh.id – Masyarakat Desa Cigayam, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, kembali dihadapkan pada kekecewaan terkait realisasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).
Kekecewaan ini bermula dari janji yang disampaikan oleh Kepala Desa Cigayam, Dodi Heryadi, saat aksi unjuk rasa, Jumat (27/12/2024).
Dalam pernyataannya, Kepala Desa berjanji bahwa BLT DD akan disalurkan kepada warga Selasa (31/12/2024). Namun, kenyataannya janji tersebut tidak ditepati.
Puluhan penerima BLT DD, yang terdiri dari 60 warga Desa Cigayam, mendatangi kantor desa untuk memastikan pencairan bantuan yang dijanjikan.
Namun, mereka harus pulang dengan tangan hampa setelah mengetahui bahwa uang bantuan belum tersedia secara penuh.
Ketua BPD Desa Cigayam, Erwan Andriana, yang akrab disapa Uling, menjelaskan, dari total dana yang dibutuhkan sebesar Rp54 juta, pemerintah desa hanya mampu mengumpulkan Rp32,5 juta.
Rinciannya, Kepala Desa menyediakan Rp18 juta, Sekretaris Desa Rp4 juta, dan Bendahara Desa Rp7,5 juta. Namun, warga menolak dana tersebut karena dianggap tidak mencukupi.
“Sebanyak 60 penerima BLT kembali merasa kecewa karena janji Kepala Desa tidak ditepati,” ujar Uling.
Kekecewaan warga memuncak ketika mengingat pernyataan Kepala Desa pada aksi unjuk rasa sebelumnya.
Saat itu, Dodi Heryadi menyatakan kesanggupannya untuk mengundurkan diri dari jabatannya jika tidak mampu merealisasikan pencairan BLT DD.
Kini, tuntutan warga tidak hanya ditujukan kepada Kepala Desa, tetapi juga kepada Sekretaris dan Bendahara Desa.
“Surat pengunduran diri mereka akan diproses dalam waktu tujuh hari sejak hari ini,” tambah Uling.
Tidak hanya soal BLT DD, warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Cigayam (FMPC) berencana melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa.
Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan mengusut kasus ini.
“Kami berharap aparat berwenang dapat segera bertindak menyelesaikan dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa,” tegas Uling.
Sebelumnya, aksi unjuk rasa Jumat (27/12/2024), melibatkan puluhan warga yang menuntut pencairan BLT DD dan penyelesaian pembangunan fisik desa yang tertunda.
Warga juga mendesak pemerintah desa untuk segera merealisasikan proyek-proyek pembangunan yang hingga kini belum terlaksana. (GaluhID/Uus)