“Tentu kita memahami, menyeimbangi kondisi defisit ini tidak mudah. Solusi dengan tidak meminjam itu patut mendapat pengawalan dan apresiasi,” jelasnya.
“Namun menutupnya dengan memotong TPP ASN bukan pilihan tepat bagi perspektif kami,” sambungnya.
Sekda Bantah Kabar Potongan TPP ASN di Kota Banjar
Sulyanati menilai trend memotong TPP menjadi hal yang umum dan itu kembali ke kebijakan daerah. Ini menyangkut hak hajat hidup perut ASN di Kota Banjar.
ASN lebih beretos dan berdisiplin baik jika tidak ada pemotongan. Solusi pemotongan ini nanti akan menimbulkan persoalan.
“Solusi kami sampaikan, TAPD saya kira lebih tahu tentang bagaimana anatomi APBD kita. Perhitungannya apabila memotong akan banyak korban,” kata Sulyanati.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar, Asep Mulyana menjelaskan bahwa terkait pemotongan TPP masih dalam kajian.
“Itu masih dalam kajian, mudah-mudahan secepatnya ada solusi pemecahannya agar formulasi penghitungannya tidak merugikan semua pihak,” ujarnya.
