CIAMIS, galuh.id – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. H. Wihaji, meminta Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kabupaten Ciamis memperkuat peran dalam mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B serta percepatan penanganan stunting.
Hal tersebut disampaikan Wihaji usai menghadiri Temu Kader TPK MBG 3B Kabupaten Ciamis yang digelar di Gedung K.H. Irfan Hielmy Islamic Center Ciamis, Selasa (29/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, sekitar 1.000 kader TPK dikumpulkan untuk mendapatkan penguatan terkait tugas pendampingan keluarga sekaligus mengawal pelaksanaan program MBG 3B yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
Wihaji mengatakan, tugas tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden yang harus diterjemahkan melalui kerja nyata di lapangan.
“Jangan banyak diskusi, jangan banyak seminar, turun ke lapangan, selesaikan masalah,” ujar Wihaji.
Menurutnya, TPK memiliki peran penting untuk memastikan pelaksanaan MBG 3B berjalan dengan baik. Kader diminta ikut memastikan distribusi program, insentif, hingga keberadaan dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak mengalami kendala.
Wihaji juga menegaskan, apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program, penanganannya harus dilakukan secara cepat.
Selain mengawal MBG 3B, para kader TPK juga akan diperkuat dalam pendampingan keluarga yang berisiko mengalami stunting.
Wihaji mengatakan, pemerintah akan menyiapkan panduan dan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih jelas mengenai pembagian tugas pendampingan. Dengan demikian, setiap kader nantinya memiliki sasaran keluarga yang jelas dan dapat dipantau perkembangannya.
“Siapa mendampingi siapa, sehingga nanti jelas. Misalnya mendampingi 10 keluarga, 20 keluarga, sehingga ke depan lebih terstruktur dalam kinerja kita,” katanya.
Ia menjelaskan, pendampingan keluarga tidak hanya dilakukan terhadap ibu hamil dan balita, tetapi mencakup calon pengantin, remaja hingga lansia, dengan perhatian khusus terhadap periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Wihaji menekankan bahwa persoalan stunting tidak semata-mata disebabkan oleh kekurangan asupan gizi. Faktor lain seperti akses air bersih, sanitasi, pernikahan dini, serta edukasi keluarga juga perlu menjadi perhatian.
“Masalah stunting tidak hanya masalah asupan gizi. Ada karena air bersih, ada karena pernikahan dini, ada karena sanitasi, dan yang penting edukasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga tengah melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan MBG agar pemberian makanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok sasaran. Kebutuhan ibu hamil dan balita, misalnya, tidak dapat disamakan dengan kebutuhan anak sekolah.
“Kita lagi dicarikan jalan keluar. Diusahakan nanti ada hal-hal yang mesti kita sesuaikan dengan kebutuhan,” kata Wihaji.
Wihaji berharap para kader TPK di Kabupaten Ciamis dapat menjadi ujung tombak dalam mengawal program pemerintah, khususnya MBG 3B dan percepatan penanganan stunting, melalui pendampingan langsung kepada keluarga di lapangan.