 di Banjarsari didatangi oleh Komisi B DPRD Ciamis, hal itu sebagai bentuk pengawasan kebutuhan masyarakat.){kind=link}
Ciamis, galuh.id – Sejumlah Kios Pupuk Lengkap (KPL) di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis didatangi Komisi B DPRD Ciamis, Selasa (13/1/2026).
Kunjungan tersebut sebagai bentuk pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memastikan ketersediaan serta penyaluran pupuk bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.
Dalam kunjungan itu, Komisi B DPRD Ciamis bersama Sekretaris Kecamatan (Sekmat) Banjarsari, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Banjarsari, serta pihak distributor pupuk.
Sekretaris Komisi B DPRD Ciamis, Toto Marwoto, menjelaskan bahwa peninjauan ke setiap KPL merupakan bagian dari fungsi pengawasan. Agar pupuk bersubsidi benar-benar sampai kepada petani yang berhak.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan kebutuhan petani, khususnya pupuk bersubsidi, dapat terpenuhi,” ujar Toto.
Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki peran sebagai pengawas, bukan penyidik. Oleh karena itu, tugas yang DPRD lakukan sebatas melihat, mendengar, dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat.
“Pengawasan itu hanya mendengar, melihat, dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat,” katanya.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Toto menyebut bahwa stok pupuk bersubsidi di kios-kios wilayah Kecamatan Banjarsari dalam kondisi aman.
Bahkan, stok pupuk subsidi tahun 2025 di beberapa kios masih tersedia, dan tambah dengan alokasi tahun 2026 yang sudah dapat oleh KPL tebus.
“Ini menjadi sinyal baik bahwa kebutuhan petani terkait pupuk subsidi terpenuhi,” ungkap politisi Partai NasDem tersebut.
Enam Kios Pupuk Beroperasi di Banjarsari
Pada kesempatan itu, Komisi B DPRD Ciamis juga mengimbau para pemilik kios agar menjual pupuk subsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah pemerintah tetapkan.
“Kami melihat KPL sudah transparan dalam penjualannya. Di kios-kios juga terpasang tabel HET dengan jelas,” ucap Toto.
Sementara itu, distributor pupuk, Adi, mengingatkan para petani yang belum melakukan pendaftaran Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) agar segera mengajukan pendaftaran.
Menurutnya, pemerintah masih memberikan kesempatan hingga 20 Januari 2026.
“Petani yang belum terdaftar segera melakukan pengajuan melalui sistem online aplikasi e-RDKK. Ini kesempatan baik untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi,” jelas Adi.
Adi menambahkan, saat ini di Kecamatan Banjarsari terdapat enam Kios Pupuk Lengkap yang sudah beroperasi dan tersebar di beberapa desa.
Pada tahun 2026, ada penambahan tiga KPL baru, yakni KDMP Ciulu, KDMP Ratawangi, dan KDMP Banjarsari. Namun, ketiganya belum beroperasi meskipun surat keputusan (SK) penunjukan telah terbit.
“Sebenarnya tiga kios pupuk tersebut sudah harus beroperasi karena SK penunjukannya sudah keluar,” pungkasnya. (GaluhID/Uus)
Editor: Evi