CIAMIS, – Inspektorat Kabupaten Ciamis melakukan pendampingan terhadap upaya optimalisasi realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ciamis di Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, Rabu (11/11/2026).
Pendampingan ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan realisasi penerimaan PBB-P2, khususnya di desa-desa yang hingga saat ini belum mencapai target yang telah ditetapkan.
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ciamis Deni Wahyu Hidayat mengatakan, keterlibatan Inspektorat dalam kegiatan tersebut difokuskan pada aspek pengawasan administrasi penagihan hingga penyetoran PBB-P2 yang dilakukan oleh kolektor desa.
Menurutnya, pengawasan tersebut penting untuk memastikan seluruh proses pengelolaan pajak berjalan sesuai ketentuan serta meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan administrasi maupun penggunaan dana PBB-P2 di lapangan.
“Melalui pendampingan ini, kami ingin memastikan administrasi penagihan dan penyetoran PBB-P2 oleh kolektor desa berjalan dengan baik, tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menjelaskan, optimalisasi penerimaan PBB-P2 tidak hanya berkaitan dengan pencapaian target pendapatan daerah, tetapi juga harus diimbangi dengan tata kelola administrasi yang akuntabel di tingkat pemerintahan desa.
Karena itu, melalui kegiatan pendampingan tersebut, pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan PBB-P2, mulai dari proses penagihan kepada wajib pajak hingga penyetoran hasil penerimaan kepada kas daerah.
Inspektorat juga mendorong agar para kolektor desa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional sehingga tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun potensi penyimpangan dalam pengelolaan pajak.
“Harapannya, pengelolaan PBB-P2 di tingkat desa dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, realisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2026 di Kabupaten Ciamis dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dalam APBD,” pungkasnya.
Melalui sinergi antara Inspektorat, Bapenda, dan pemerintah desa, optimalisasi PBB-P2 diharapkan dapat berjalan lebih efektif sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Ciamis.
