Berita Nasional, galuh.id – Sejak 30 Juni lalu, pelatihan kartu Prakerja dihentikan. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari mengatakan ada beberapa alasan yang mendasari penghentian pelatihan.
Program pelatihan kartu prakerja yang merupakan janji kampanye Joko Widodo-Ma’ruf Amin ini dimaksudkan mengurangi jumlah pengangguran. Namun peserta kartu prakerja kini tak bisa lagi mengikuti pelatihan secara online.
Baca Juga: KPK Minta Tunda Program Kartu Prakerja Pada Pemerintah
Alasan Pelatihan Kartu Prakerja Dihentikan
Mempertimbangkan keterangan dari Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, poin-poin berikut ini diduga sebagai alasan dihentikannya pelatihan kartu prakerja.
Berpotensi salah sasaran
Pada awalnya, program pelatihan kartu prakerja ditargetkan untuk warga berusia 18 tahun yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan. Sehingga program prakerja dimaksudkan untuk mencegah bertambahnya angka pengangguran.
Pendaftaran kartu prakerja bisa dilakukan melalui website prakerja.go.id, dengan syarat calon peserta tidak sedang menempuh pendidikan dan belum pernah menerima bantuan sosial.
Ketika pandemi Covid-19 mewabah, pemerintah kedatangan pengangguran baru yang merupakan korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Program kartu prakerja yang pada awalnya ditujukan untuk fresh alumni kini dibelokkan menjadi bantuan korban PHK.
Para korban PHK sebenarnya tidak membutuhkan pelatihan untuk keterampilan baru. Karena pada dasarnya, mereka telah memiliki keterampilan. Mereka butuh pengganti sumber pemasukan untuk menutup biaya hidup.
Meski peserta prakerja telah melewati tes, tak ada jaminan peserta benar-benar menyelesaikan pelatihan. Ditambah lagi tak ada fitur pengenalan wajah sehingga pelatihan kartu Prakerja dihentikan karena berpotensi salah sasaran.
Keterlibatan Mitra dalam Pelatihan
Mitra pelatihan prakerja terdiri dari Tokopedia, Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Pijar Mahir, Sekolahmu, dan Sistem Informasi Ketenaga Kerjaan (Sisnaker) dari Kementerian Tenaga Kerja.
Delapan mitra ditunjuk langsung tanpa lelang sehingga tidak memperhatikan pertimbangan khusus. Tidak ada persaingan sehat, transparansi, dan keadilan mengenai hukum penyediaan barang atau jasa pemerintah.
Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan 250 paket pelatihan yang terlibat afiliasi dengan lima mitra. Adanya konflik kepentingan menjadi bukti mitra melanggar aturan.
Keterlibatan mitra dibatasi hanya untuk menyeleksi dan memberi laporan kepada pelaksana program. Tetapi pada kenyataannya, beberapa mitra ikut melaksanakan pelatihan sendiri baik di platform mereka maupun platform lain.
Pada Kamis 02/07) lalu, peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah melaporkan dugaan maladministrasi program Kartu Prakerja ke Ombudsman. Agar tidak berpotensi korupsi, maka pelatihan kartu Prakerja dihentikan.
Mekanisme Pelatihan Bermasalah
Selain tak ada jaminan peserta benar-benar menyelesaikan pelatihan, penilaian terhadap instruktur juga tak ada. Akibatnya manajemen pelaksana tidak bisa melakukan evaluasi menyeluruh.
Setiap peserta diberi pembiayaan sebesar 1 juta rupiah untuk membeli beberapa paket pelatihan. Jika dana tersebut tidak digunakan sampai habis, maka sisanya ditarik kembali. Pelaksanaan pelatihan dijalankan secara daring yang mana peserta menonton video dari rumah.
Adapun pelatihan yang disediakan oleh Skill Academy mencakup: Mudah Pahami Konten Marketing untuk Bisnis senilai Rp 250.000, Cara Asik Menghasilkan Uang dari HP dengan Whatsapp senilai Rp 150.000, dan Menghasilkan Uang dengan Menjadi Pekerja Lepas senilai Rp 250.000.
Karena tidak ada meeting online, maka tidak diketahui apakah peserta benar-benar hadir selama pelatihan berjalan. Sertifikat pelatihan yang diterima oleh peserta bisa jadi keterampilan kosong.
Potensi penyalahgunaan dana terbuka lebar ketika peserta mencairkan insentif sebesar Rp 600.000 selama empat bulan (Rp 2.400.000). Adapula insentif pasca pelatihan untuk tiga kali survei sebesar Rp 150.000.
Meskipun masih memiliki kekurangan, manajemen pelaksana tidak menghentikan program kartu prakerja secara total. Karena yang dihentikan adalah transaksi penjualan paket pelatihan pakerja dari mitra.
Sekertaris Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Agus Suyanto berpendapat memang sebaiknya pelatihan kartu Prakerja dihentikan. Agar tidak merugikan peserta, pemerintah tetap menyimpan data dengan aman. Pelatihan kartu prakerja dapat dijalankan kembali setelah pandemi Covid-19 selesai. (GaluhID/Elsa)
