Berita Ciamis, galuh.id – Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menandatangani SK pembentukan TP2DD atau Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
Penandatanganan SK tersebut bertempat di Joglo Barat Pendopo Bupati Ciamis, Rabu (7/34/2021).
Langkah ini dalam upaya mempercepat dan mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP). Juga mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital di daerah.
Turut menyaksikan penandatanganan antara lain Wabup Ciamis Yana D Putra, Sekda Ciamis Tatang, Kepala Perwakilan BI Tasikmalaya Darjana.
Kemudian Kepala OJK Tasikmalaya Edi Ganda Permana, Pemimpin Bank BJB KC Ciamis Moch Indra, dan SKPD terkait di lingkup pemkab Ciamis.
Kepala BPKD Ciamis Kurniawan, menjelaskan TP2DD secara regulasi diatur oleh Perpres No 3 tahun 2021.
Di Kabupaten Ciamis kata Kurniawan secara implementasi telah melaksanakan lebih dulu.
Karena pentingnya implementasi dari transparansi akuntabilitas dan partisipatif dari suatu proses penyelenggaraan pemerintahan.
Lebih lanjut, TP2DD merupakan suatu forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait yang dibentuk dan diupayakan dalam rangka percepatan dan perluasan ETP.
TP2DD bertugas mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi dan ekonomisnya keuangan pemda.
“Ini sangat penting sekali. Karena antara proses pertumbuhan ekonomi dan tata usaha kelola keuangan sangat terkait erat dengan manajerial keuangan daerah,” jelasnya.
TP2DD Wujudkan Transaparansi Keuangan Daerah
Selain itu, pembentukan TP2DD juga untuk membangun value for money dan mewujudkan pemda yang transparan akuntabel dan partisipatif.
Inovasi percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi keuangan pemda juga merupakan tugas TP2DD. “Juga untuk mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital,” terangnya.
BI dan OJK menurut Kurniawan mendorong BPKD sebagai poros di dalam forum koordinasi.
Hal tersebut karena transaksi keuangan pasti oleh BPKD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang disupport para pengguna anggaran seluruh SKPD.
Begitu pula integrasi ekonominya perlu sekali. Karena ekonomi manajerial di pemda secara mikro dapat mewujudkan efektifitas, efisiensi dan ekonomis.
Sekretaris IAI Jabar ini pun mengatakan saat ini lebih mengonsentrasikan digitalisasi keuangan. Karena pengelolaan keuangan ada dimana-mana.
Sehingga pihak BI mendorong agar pelaksanaan TP2DD mulai dan koordinasi dengan amanat dan arahan Bupati.
Digitalisasi keuangan ini lanjut Kurniawan koordinasinya oleh pengelolaan keuangan.
“Karena seluruh aktivitas pemda pasti ada program dan kegiatan. Di dalamnya pasti ada program keuangan,” katanya.
Kurniawan mengungkapkan, Ciamis dalam hal digital keuangan dari aspek pendapatan dan belanja sudah secara online dan cashless.
Hal tersebut menyambung dengan proses perencanaan musrembang dan RKPD.
Implementasi keuangan digital daerah belanja dan pendapatannya sudah 95℅ online dan 95% cashless.
“Kita sudah online dengan kebijakan pemerintah pusat. uUntuk segera mengimplementasikan digital dalam transaksi keuangan daerah,” ungkap Kurniawan.
Ia pun memohon dukungan dari semua pihak agar lebih lancar lagi pelaksanaannya dan partisipasi dari masyarakat lebih luas lagi.
Pihaknya selaku aparat pengelola keuangan dan pelaksana kebijakan otonomi daerah harapannya bisa lancar dalam melaksanakan tugas.
Dengan penerapan TP2DD juga harapannya dapat menjadikan otonomi daerah lebih governance dan menjamin transparansi dan akuntabilitas-nya.
Transparansi dengan laporan keuangannya yang sudah digital sesuai standar akuntansi.
Sementara akuntabel berupa pelaporannya dan partisipatifnya dengan kesadaran masyarakat dalam bayar pajak retribusi maupun kewajiban lainnya dalam pemerintahannya. (GaluhID/Evi)
