Ciamis, galuh.id — Pemerintah Kabupaten Ciamis kembali menyelenggarakan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2026.
Agenda kali ini diperuntukkan bagi seluruh desa di Kecamatan Banjarsari dan diikuti oleh 12 desa se-Kecamatan Banjarsari. Kegiatan berlangsung pada Rabu (21/1/2026) di Aula Kecamatan Banjarsari.
Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, hadir secara langsung untuk memberikan arahan. Peserta kegiatan terdiri dari seluruh unsur Pemerintah Desa. Meliputi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Desa, Bendahara Desa, serta perangkat desa terkait.
Turut hadir unsur kecamatan dan Forkopimcam) sebagai wujud sinergi lintas sektor dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Banjarsari.
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2026 ini bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui kegiatan ini, pemda mendorong terwujudnya keselarasan antara pemerintah desa dan BPD, kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Serta pencegahan dini terhadap potensi permasalahan administrasi dan risiko hukum.
Dalam arahannya, Herdiat menegaskan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan ini tidak bermaksud untuk menggurui. Melainkan sebagai upaya membangun kebersamaan dan mempererat sinergi antara pemdes dan pemda.
“Kegiatan ini tidak bermaksud menggurui. Tujuan utamanya adalah silaturahmi dan memperkuat sinergi. Pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten itu satu kesatuan, tidak bisa terpisah,” tegasnya.
Herdiat menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kolaborasi seluruh unsur pemerintahan. Menurutnya, tidak ada pihak yang dapat bekerja sendiri dalam menjalankan pembangunan.
“Kepala desa tidak bisa bekerja tanpa perangkatnya, kecamatan, dan dukungan kabupaten. Kalau ingin desa dan daerah maju, kolaborasi adalah kuncinya,” ujarnya.
Pembinaan Desa 2026, Tantangan Keuangan Daerah
Ia juga menyoroti pentingnya soliditas antara pemdes dan BPD. Menurut Herdiat, banyak persoalan di desa muncul akibat kurangnya komunikasi dan kebersamaan antar elemen pemdes.
“Pemerintah desa dan BPD itu satu kesatuan. Tidak boleh saling curiga, apalagi berjalan sendiri-sendiri,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Herdiat memaparkan kondisi keuangan daerah yang tengah menghadapi tantangan. Ia menyampaikan bahwa APBD Ciamis Tahun 2026 mengalami defisit sekitar Rp150 miliar.
“PAD kita sekitar Rp374 miliar per tahun, tetapi sebagian besar terserap untuk rumah sakit, BLUD, dan PJU. Yang benar-benar bisa gunakan untuk pembangunan hanya sekitar Rp100 miliar,” ungkapnya.
Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya anggaran desa daripada tahun-tahun sebelumnya.
Oleh karena itu, Herdiat menekankan pentingnya kebersamaan, kehati-hatian, serta inovasi dalam pengelolaan keuangan desa.
Selain itu, ia mendorong optimalisasi peran Baznas melalui UPZ desa sebagai instrumen penguatan solidaritas sosial. Terutama untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Bupati juga mengingatkan aparatur desa agar berhati-hati dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa.
Seluruh kegiatan pemerintahan, menurutnya, harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan sesuai aturan yang berlaku.
Terkait fungsi pengawasan, ia menegaskan bahwa Inspektorat hadir sebagai auditor pembinaan, bukan semata-mata auditor investigatif.
Menutup arahannya, Bupati menegaskan program pembangunan desa harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ciamis.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta memenuhi kewajiban pajak sebagai bentuk tanggung jawab bersama. (GaluhID/Tegar)
Editor: Evi