Pemkab Ciamis Dorong Kepala Desa Introspeksi Pengelolaan Keuangan

Baca Juga
- Advertisement -
- Advertisement -

Ciamis, galuh.id – Pemerintah Kabupaten Ciamis terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Komitmen tersebut terwujud melalui kegiatan Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan bersama BPK RI dan DPR RI yang berlangsung di Gedung KH Irfan Hielmy, Senin (20/10/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala desa se-Kabupaten Ciamis. Bertujuan memberikan pemahaman lebih mendalam kepada para kepala desa.

Tentang pentingnya pengelolaan dana desa yang tidak hanya sesuai aturan. Tetapi juga berlandaskan nilai moral dan tanggung jawab publik.

- Advertisement -

Dalam sambutan tertulis Bupati Ciamis yang dibacakan oleh Kepala DPMD, Asep Khalid, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan asas transparan.

Kemudian akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sebagaimana di atur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

“Dana desa bukan sekadar angka dalam laporan. Tetapi amanah yang harus di pertanggungjawabkan secara jujur kepada masyarakat. Kita ingin kepala desa menjadi pengelola dana yang bijak dan bermoral,” ucapnya.

Selain memperkuat pemahaman regulasi, kegiatan ini juga menyoroti pentingnya sistem pengawasan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa.

- Advertisement -

Harapan keterlibatan DPR RI dan BPK RI dapat memperkuat fungsi pengawasan dan sinkronisasi kebijakan dari tingkat pusat hingga desa.

Persoalan dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Namun demikian, Asep Khalid mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah persoalan serius dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan laporan masyarakat dan hasil audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), menemukan indikasi pelanggaran seperti kurangnya transparansi.

Selain itu mark-up anggaran, belanja fiktif, hingga proyek yang tidak sesuai kebutuhan riil masyarakat.

Beberapa kepala desa juga belum memenuhi kewajiban perpajakan seperti PPh, PPN, dan PHR, yang menjadi temuan dalam audit Inspektorat.

Kondisi ini di nilai dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

“Kami berharap para kepala desa menjadikan kegiatan ini sebagai momentum introspeksi. Sinergi dengan pemda sangat perlu agar tata kelola keuangan desa menjadi lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa meningkatnya alokasi dana desa setiap tahun harus imbangi dengan peningkatan kapasitas dan integritas aparatur desa.

Harapan, kepala desa tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran. Tetapi juga memastikan penggunaannya tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.

Sebagai penutup, Asep Khalid mengajak seluruh kepala desa memperkuat komitmen bersama. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang bersih dari praktik penyimpangan.

Sebab, kepercayaan masyarakat hanya dapat dibangun melalui akuntabilitas nyata, bukan sekadar laporan di atas kertas. (GaluhID/Tegar)

Editor: Evi

- Advertisement -
Berita Terbaru

Taklukan Kuningan, Voli Putri Ciamis Lolos ke Final Porprov Jabar

CIAMIS, galuh.id – Tim bola voli putri Kabupaten Ciamis memastikan langkah ke partai final Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV...

Artikel Terkait