CIAMIS, galuh.id — Pemerintah Kabupaten Ciamis mulai mematangkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 dengan memanfaatkan sistem digital.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Serentak secara Digital di Kabupaten Ciamis Tahun 2026 yang digelar di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Ciamis, Kamis (10/9/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ciamis, Andang Firman Triyadi, mengatakan sosialisasi tersebut penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada seluruh pihak terkait mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilkades dengan sistem digital.
Menurutnya, Pilkades serentak tahun 2026 akan dilaksanakan di 40 desa di Kabupaten Ciamis. Penerapan digitalisasi menjadi hal baru sehingga perlu dipahami secara menyeluruh oleh penyelenggara maupun masyarakat.
“Bagaimana penyelenggaraan Pilkades di 40 desa, karena kita menggunakan digitalisasi. Ini yang harus menjadi penting dan menjadi catatan,” ujar Andang.
Ia menegaskan, penerapan teknologi digital dalam Pilkades jangan sampai justru menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Karena itu, berbagai persoalan teknis, termasuk bagi warga yang tidak memiliki telepon seluler, perlu dijelaskan sejak awal.
“Jangan sampai kita paranoid menggunakannya. Bagaimana yang tidak punya handphone, misalkan digital sudah. Nah, hari ini kita akan menjelaskan itu semuanya agar clear di lapangan dan tidak lagi menjadi perbincangan lama,” katanya.
Andang menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah mempersiapkan aspek penganggaran untuk mendukung pelaksanaan Pilkades serentak secara digital.
Selain anggaran, kesiapan panitia juga menjadi salah satu perhatian. Menurutnya, seluruh tahapan harus dipersiapkan dengan baik sehingga pelaksanaan Pilkades dapat berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan.
“Yang penting kesiapan dari kabupaten, penganggaran juga sudah siap. Kesiapan pemilihan panitianya juga sudah dipersiapkan,” ungkapnya.
Dalam penerapannya, sistem digital membutuhkan dukungan perangkat keras. Pemerintah daerah, kata Andang, tengah mempersiapkan kebutuhan tersebut, termasuk kemungkinan menggunakan sistem sewa perangkat untuk mendukung pelaksanaan di lapangan.
“Yang pasti kita harus ada perangkat kerasnya. Mungkin dengan sewa, tapi sudah siap,” katanya.
Menurut Andang, pemanfaatan teknologi digital diharapkan dapat membuat proses pemilihan menjadi lebih mudah dan efisien.
Tekan Potensi KecuranganSelain efisiensi, digitalisasi Pilkades juga diharapkan dapat memperkecil potensi terjadinya kecurangan dalam proses pemilihan.
Namun, Andang menegaskan bahwa teknologi bukan satu-satunya faktor penentu. Integritas panitia penyelenggara tetap menjadi hal utama dalam menjaga kualitas pesta demokrasi di tingkat desa.
“Menurut risiko kecurangan, semoga dengan sistem ini bisa memperkecil. Tapi yang pasti kita harus ada integritas dari para panitia,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Pilkades merupakan pesta demokrasi yang harus dilaksanakan dengan suasana yang aman, tertib, dan menyenangkan bagi masyarakat.
Andang menyadari masih terdapat kemungkinan adanya warga yang mengalami keterbatasan untuk datang langsung ke lokasi pemungutan suara. Dalam kondisi tertentu, pendampingan tetap dimungkinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Karena mungkin ada warga masyarakat yang memang tidak dapat ke tempat, kalau didampingi itu kan dimungkinkan. Tapi kita harus percaya bahwa kegiatan ini adalah pesta demokrasi, harus dilakukan dengan rasa senang,” ujarnya.
Ia berharap seluruh proses Pilkades Serentak 2026 dapat berjalan dengan baik serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan.
“Yang penting kita percaya bahwa proses ini tidak ada kecurangan, bebas, langsung, rahasia seperti ini,” pungkasnya.