Pemkab Ciamis Perkuat Pemahaman Regulasi Pajak Daerah Lewat Sosialisasi Ranperda PDRD

Baca Juga
- Advertisement -
- Advertisement -

Ciamis, galuh.id — Bapenda Ciamis menghadiri kegiatan Sosialisasi Ranperda Jabar mengenai Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), serta Ranperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Sosialisasi tersebut digelar oleh Bapenda Provinsi Jawa Barat di Kantor P3D Wilayah Cirebon, Sabtu (13/12/2025).

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat pemahaman terhadap arah regulasi baru yang tengah pemprov Jabar bahas.

Bapenda Ciamis memandang keikutsertaan dalam forum tersebut sebagai langkah strategis guna menjaga harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemprov dan kabupaten.

- Advertisement -

Khususnya dalam pengelolaan pendapatan daerah dan tata kelola sumber daya air.

Perubahan Perda PDRD membawa sejumlah implikasi. Mulai dari penyesuaian jenis pajak dan retribusi, mekanisme pemungutan. Hingga dampaknya terhadap perencanaan dan proyeksi pendapatan daerah.

Sementara itu, Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Air sangat krusial. Mengingat sektor ini berkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan, pelayanan publik.

Selain itu juga potensi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan yang terukur dan berkeadilan.

- Advertisement -

Kepala Bapenda Ciamis, Aef Saefuloh, menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap setiap regulasi baru merupakan kunci. Agar kebijakan daerah dapat berjalan efektif dan sesuai koridor hukum.

Menurut Aef, regulasi bukan sekadar dokumen hukum, tetapi instrumen penting yang memastikan setiap langkah berada dalam koridor yang benar.

“Dengan regulasi yang selaras antara provinsi dan kabupaten, kami dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Merancang program secara akurat, dan memberikan pelayanan publik secara konsisten,” ujarnya.

Ia menambahkan, sosialisasi Ranperda PDRD ini membantu pemda mengantisipasi perubahan proses bisnis pemungutan pajak dan retribusi, memperkuat koordinasi lintas wilayah.

Serta memastikan bahwa implementasi kebijakan di tingkat kabupaten sejalan dengan kerangka regulasi provinsi.

Melalui partisipasi aktif dalam forum ini, Bapenda Ciamis menunjukkan komitmennya untuk terus mendukung transparansi, akuntabilitas, dan sinkronisasi kebijakan.

Hal itu demi mendorong pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, adaptif, dan berkelanjutan. (GaluhID/Tegar)

Editor: Evi

- Advertisement -
Berita Terbaru

Efisiensi BBM, Bupati Ciamis Kaji Matang Kebijakan WFH ASN

Ciamis, galuh.id — Pemerintah pusat berencana menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah...

Artikel Terkait