Ciamis, galuh.id – Pemerintah Kabupaten Ciamis terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui penguatan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Dalam rangka mendukung hal tersebut, Pemkab Ciamis menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Pengelola PPK BLUD Bidang Kesehatan.
Kegiatan workshop ini bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri serta LPPSP FISIP Universitas Indonesia.
Acara ini berlangsung pada Kamis (13/2/2025) di Aula BKPSDM Ciamis dan diikuti oleh 150 peserta dari berbagai unit layanan kesehatan.
Termasuk rumah sakit daerah, puskesmas, serta Dewan Pengawas Rumah Sakit di Kabupaten Ciamis.
Dalam sambutannya, Penjabat (Pj) Bupati Ciamis, Budi Waluya, menegaskan bahwa pembangunan sektor kesehatan merupakan bagian integral dari peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif, baik dari segi sosial maupun ekonomi.
Ia menekankan bahwa pengelolaan keuangan BLUD yang profesional dan transparan menjadi kunci utama dalam memastikan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.
Budi menuturkan, workshop ini sangat strategis dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengelola PPK BLUD, terutama dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan.
“Dengan menerapkan prinsip bisnis yang sehat, kita dapat memastikan layanan kesehatan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Budi Waluya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya fleksibilitas keuangan dalam sistem BLUD agar dapat mengakomodasi kebutuhan layanan kesehatan tanpa melanggar prinsip akuntabilitas dan efisiensi.
Kepala Dinkes Ciamis, Dr. H. Yoyo, menjelaskan, tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi para pengelola PPK BLUD dalam menjalankan fleksibilitas keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan akuntabilitas.
Workshop ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai tata kelola BLUD, yang memungkinkan fasilitas layanan kesehatan tetap fokus pada peningkatan mutu pelayanan tanpa mengesampingkan aspek efisiensi dan transparansi.
“Dengan adanya pelatihan ini, kami berharap pengelola BLUD di sektor kesehatan semakin memahami regulasi dan kebijakan yang berlaku, sehingga dapat mengelola keuangan dengan lebih baik dan bertanggung jawab,” ungkap Dr. H. Yoyo.
Workshop ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri serta tim ahli dari LPPSP FISIP UI yang memberikan sesi sosialisasi serta asistensi terkait penerapan kebijakan BLUD.
Para peserta mendapatkan materi seputar aspek hukum, perencanaan anggaran, pengelolaan pendapatan, serta mekanisme pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Selain sesi pemaparan materi, kegiatan ini juga mencakup sesi diskusi dan tanya jawab interaktif, di mana para peserta dapat menyampaikan tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BLUD di unit kerja masing-masing.
Dengan adanya workshop ini, diharapkan pengelolaan keuangan BLUD di sektor kesehatan Kabupaten Ciamis dapat semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
Peningkatan kapasitas pengelola BLUD ini diharapkan dapat berdampak langsung pada optimalisasi layanan kesehatan bagi masyarakat, sehingga fasilitas kesehatan mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. (GaluhID/Tegar)
.){kind=link}