 Banjar mengambil langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dengan melakukan efisiensi anggaran.){kind=link}
Banjar, galuh.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar mengambil langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dengan melakukan efisiensi anggaran.
Sebesar Rp46 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 akan dialihkan ke sektor-sektor prioritas yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Langkah ini diambil sebagai bentuk tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/883/SJ tentang Penyesuaian dan Efisiensi APBD 2025.
Wali Kota Banjar, Sudarsono, menegaskan, efisiensi anggaran ini bukan sekadar pemotongan belanja.
Melainkan realokasi dana ke program-program strategis yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Contohnya adalah percepatan program Banjar Masagi yang berfokus pada pembangunan karakter generasi muda, serta peningkatan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan,” ujar Sudarsono.
Dalam kebijakan ini, Pemkot Banjar menempatkan beberapa sektor sebagai prioritas utama, antara lain:
- Pendidikan: Peningkatan sarana dan prasarana sekolah serta peningkatan kualitas tenaga pendidik.
- Kesehatan: Optimalisasi layanan kesehatan masyarakat, termasuk penyediaan fasilitas medis yang lebih memadai.
- Banjar Masagi: Program unggulan yang bertujuan membangun karakter generasi muda agar lebih berdaya saing dan memiliki nilai-nilai kebangsaan yang kuat.
Sebagai bagian dari langkah efisiensi, Pemkot Banjar juga memangkas 50% anggaran perjalanan dinas, studi banding, dan kunjungan kerja.
Selain itu, belanja non-prioritas seperti pengadaan alat tulis kantor, seragam, serta kegiatan seremonial yang dinilai kurang berdampak langsung bagi masyarakat turut dikurangi.
“Kegiatan yang tidak mendesak kami alihkan karena prioritas utama adalah pelayanan publik,” tegas Sudarsono.
Sinkronisasi kebijakan ini ditargetkan selesai pada 14 April 2025, dengan harapan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat segera menyesuaikan program kerja mereka sesuai dengan arahan baru.
Kepala BPKPD Kota Banjar, Asep Mulyana, melalui Kepala Bidang Anggaran Sutriat, menjelaskan, pagu anggaran potensial untuk efisiensi mencapai Rp56 miliar dan saat ini masih dalam proses finalisasi.
“Kami akan fokus pada alokasi untuk sektor-sektor prioritas yang langsung menyentuh masyarakat,” ujar Sutriat.
Dengan kebijakan ini, Pemkot Banjar berharap dapat menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Sudarsono menegaskan, efisiensi anggaran bukanlah akhir dari pembangunan, melainkan langkah awal dalam memperkuat fondasi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. (GaluhID/Diana)