Pemprov Jabar Minta Anggaran 60 Triliun untuk Pembangunan Infrastruktur
Berita Jabar, galuh.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengajukan anggaran sebesar Rp 60 triliun kepada pemerintah pusat guna membiayai pembangunan infrastruktur di wilayahnya, termasuk untuk mendorong realisasi proyek Tol Bandung-Cilacap.
“Dana itu akan dialokasikan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur,” ujar Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dalam Rapat Kerja 2021 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (4/3/20).
Infrastruktur Untuk Pengendali Banjir
Selain jalan tol, dana tersebut juga akan digunakan untuk pengembangan bandara baru, bendungan dan infrastruktur pengendali banjir lainnya.
“Pembangunan infrastruktur untuk pengendali banjir jadi urgensi di tahun 2021,” katanya.
Pihaknya berharap pengajuan tersebut bisa dipenuhi seluruhnya oleh pemerintah pusat.
Pria yang biasa disapa Kang Emil itu meyakini, penambahan fasilitas infrastruktur akan menambah kesejahteraan warga sekaligus menstimulus pemerataan ekonomi antar wilayah termasuk wilayah Jabar Selatan.
Menurutnya, ada beberapa hal mendasar yang menjadi inti persoalan di Jabar Selatan, mulai dari akses infrastruktur jalan dan konektivitas antarwilayah.
Pemprov Jabar Usulkan Pembangunan Akses Transportasi
Emil mengusulkan untuk pembangunan akses transportasi, seperti pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api guna menggenjot peningkatkan ekonomi Jabar Selatan.
“Kami mohon Jabar selatan ini jadi prioritas, jangan sampai Bandung maju, Bodebek maju tapi Jabar Selatan kurang,” katanya.
Selain infrastruktur dan Jabar selatan, Emil juga berbicara mengenai pengembangan kawasan Segitiga Rebana dan perimbangan keuangan ke daerah.
Menurutnya, perspektif kepadatan penduduk saat ini tidak menjadi faktor dalam kebijakan fiskal yang diambil Pemerintah Pusat untuk alokasi dana ke daerah.
Akibatnya, dana yang diterima daerah tidak sebanding dengan jumlah penduduk, karena didasarkan pada jumlah daerah kabupaten/kota.
“Ini perspektif bahwa kepadatan penduduk jarang diperhatikan dalam faktor perimbangan keuangan,” tuturnya.
Dia menjelaskan, di Jawa Timur penduduk lebih sedikit 10 juta dari Jawa Barat tapi dana transfer ke kabupaten/kota Rp 10 triliun lebih banyak dari Jawa Barat.
“Dikali lima tahun ada Rp 50 triliun besarnya dana masuk yang ke Jawa Timur dibanding kami yang daerahnya hanya 27 kabupaten/kota tapi penduduknya lebih banyak,” paparnya.
Pemekaran Diperlukan
Maka dari itu, menurutnya, pemekaran diperlukan. Namun, jika pemekaran daerah masih belum bisa dilaksanakan karena moratorium, dia mengusulkan ada keadilan fiskal untuk daerah-daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi seperti Jabar.
“Jika pemekaran tidak bisa, maka satu-satunya solusi adalah keadilan fiskal,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Emil juga memaparkan konsep pembangunan kawasan Segitiga Rebana.
Emil mengatakan Jabar adalah salah satu daerah penyumbang agregat pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagian besar industri manufaktur nasional ada di Jabar.
Emil meminta Bappenas agar membantu Jabar dalam mengembangkan kawasan Segitiga Rebana untuk kelayakan studinya.
Karena apabila terwujud, dia meyakini Segitiga Rebana akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan Jabar itu sendiri.
Menurut Emil, Segitiga Rebana yang diproyeksikan memiliki 10 kawasan industri ini akan memiliki aksesibilitas yang sangat memadai.
Mulai dari bandara di Kertajati, Pelabuhan Patimban, jalur kereta api, hingga upah karyawan yang relatif masih terjangkau oleh industri.
“Di sana tanahnya masih murah, upahnya juga murah, termasuk rentetan zona industri dari Jawa Barat sampai ke Pantai Utara,” pungkasnya. (GaluhID/Evi)
