Berita Banjar, galuh.id – Seorang pengamat pemerintah, Firman Nugraha soroti APBD Kota Banjar Jawa Barat yang terus-menerus mengalami kesulitan, Jumat (17/5/2024).
Menurutnya, defisit anggaran telah menjadi masalah yang umum terjadi di APBD Kota Banjar.
Hal ini kata Firman, menunjukkan betapa rapuhnya kondisi APBD Banjar, bahkan untuk membiayai hal-hal dasar seperti pembayaran tunjangan pegawai saja masih dipertanyakan kelancarannya.
“Kondisi APBD Kota Banjar sangat rentan, dan defisit yang berdampak pada ketidakmampuan atau pemotongan pendapatan pegawai mungkin akan terus terjadi. Situasi APBD akan selalu menjadi ancaman,” ujarnya.
Kata Firman, masalah ini penyebabnya bisa oleh dua hal utama. Pertama, sumber pendapatan APBD Kota Banjar yang terbatas dan semakin menurun. Kedua, perencanaan anggaran yang mungkin kurang akurat.
“Ini sangat penting, karena TPP berkaitan erat dengan reformasi birokrasi. Ini adalah insentif untuk meningkatkan kualitas kinerja ASN, serta mendorong integritas dan anti korupsi dalam birokrasi,” jelasnya.
TPP adalah instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Sebagai sektor yang fundamental, performa ASN akan menentukan pembangunan dan pelayanan publik.
