Berita Jabar, galuh.id – Penyaluran bansos Jabar tahap II sudah beres dan berjalan dengan optimal. Hingga pendistribusian bansos selesai, belum ditemukan adanya penyelewengan.
Pemilihan mitra kerja yang kredibel dalam pengadaan barang dan jasa pengiriman, yakni Perum Bulog dan PT Pos Indonesia, membuat distribusi Bantuan Sosial (Bansos) provinsi berjalan optimal.
Ketua Tim Penyaluran Bansos Jabar Dudi Sudradjat Abdurachim mengatakan, Perum Bulog dan PT Pos Indonesia merupakan perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah berpengalaman dan memiliki sejarah panjang.
”Kedua perusahaan itu pasti akan menjaga reputasi,” ujar Dudi, Jumat (4/9/2020).
Selain itu, pemerintah daerah provinsi Jabar melalui Surat Perintah Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar menugaskan para Eselon II sebagai petugas penghubung (Liaison Officer/LO).
Penugasan tersebut bertujuan untuk monitoring evaluasi, menyelesaikan dan mengantisipasi hambatan dalam penyaluran bansos provinsi.
“LO ini menjadi jembatan komunikasi antara provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.
Penyaluran bansos Jabar tahap II disertai pelaporan ketat sesuai dengan data. Petugas harus menyerahkan paket secara langsung ke penerima sesuai dengan kartu identitas.
Jika data nama dan alamat tidak sesuai, maka paket bansos dikembalikan untuk diverifikasi ulang.
Penyaluran Bansos Jabar Tahap II Hanya 0,6 Persen Gagal Serah
Kemudian, persentase berhasil serah nyaris 100 persen. Dari 1.392.407 Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) penerima bansos, hanya 9.598 paket atau 0,6 persen yang gagal serah.
Hal tersebut memperlihatkan bahwa pendataan yang dilakukan pemprov Jabar baik dan akurat.
Dudi mengatakan, terdapat 23 tahap cleansing data penerima bansos Jabar tahap II. Banyaknya tahapan cleansing data ini membuat data penerima bansos menjadi semakin akurat
“Kami menyinkronkan kode kabupaten/kota. Memastikan NIK valid. Memeriksa pekerjaan. Hingga mengecek nama dan alamat penerima bansos,” katanya.
Pemprov Jabar juga berkoordinasi dengan Ombudsman, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dilakukan agar tidak ada penerima bansos ganda.
Hasil evaluasi distribusi bansos tahap I menjadi pertimbangan, seperti mengganti komoditas telur menjadi susu dan masker kain. Pergantian komoditas mampu menekan dinamika yang hadir selama proses pendistribusian.
Asda Bidang Administrasi Setda Provinsi Jabar ini menambahkan, waktu penyaluran bansos Jabar tahap II hampir sesuai jadwal yang telah ditentukan. Meski ada keterlambatan 2-3 hari. (GaluhID/Evi)
