Ciamis, galuh.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis terus memperkuat tata kelola Pemerintahan Desa yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui kegiatan pembinaan.
Salah satunya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemdes pada Senin (19/1/2026) di GOR Raksabaya, Kecamatan Cimaragas.
Kegiatan ini diikuti aparatur Pemerintah Desa dari 11 desa. Terdiri dari lima desa di Kecamatan Cimaragas dan enam desa di Kecamatan Cidolog.
Peserta meliputi Kepala Desa, Ketua BPD, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa, serta Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa.
Turut hadir unsur kecamatan dan Forkopimcam, antara lain Camat, Kapolsek, Danramil, Sekretaris Kecamatan, Kasi Tata Pemerintahan, serta Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).
Kehadiran mereka sebagai wujud sinergi lintas sektor dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan pemerintahan, keuangan, dan aset desa. Sekaligus sebagai langkah preventif mencegah potensi penyimpangan administrasi dan permasalahan hukum di tingkat desa.
Bupati Ciamis Herdiat Sunarya hadir langsung dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen Pemkab dalam mendukung penguatan pemdes sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Herdiat menegaskan bahwa pembinaan dan pengawasan ini tidak dimaksudkan untuk menggurui aparatur desa.
Melainkan sebagai ikhtiar bersama untuk meluruskan dan membenahi tata kelola pemerintahan desa agar berjalan sesuai ketentuan.
“Kami tidak bermaksud menggurui. Ini adalah ikhtiar bersama untuk meluruskan dan membenahi situasi serta perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini,” tegasnya.
Pembinaan Desa, Bupati Soroti Pengelolaan Anggaran
Herdiat mengingatkan masih adanya potensi desa bersentuhan dengan aparat penegak hukum akibat lemahnya pemahaman administrasi dan pengelolaan keuangan. Karena itu, ia menekankan pentingnya kesepahaman seluruh unsur pemdes.
“Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan BPD adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisah. Jika tidak sejalan, maka potensi masalah akan muncul, termasuk risiko hukum,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga etika dan soliditas antar unsur pemerintahan desa.
“Membuka aib satu sama lain bukan solusi. Kita harus saling menjaga dan saling menguatkan,” imbuhnya.
Menurut Herdiat, pembangunan desa hanya dapat terwujud melalui kolaborasi yang solid antara Pemerintah Desa dan BPD.
“Membangun tidak bisa sendiri. Harus ada kesepahaman dan kolaborasi karena kita satu organisasi dengan tujuan yang sama,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Herdiat juga menegaskan peran Inspektorat sebagai auditor pembinaan, bukan auditor investigatif.
Ia meminta aparatur desa tidak ragu berkonsultasi jika menemukan persoalan dalam pengelolaan keuangan.
“Inspektorat hadir untuk membina dan membetulkan, bukan mencari kesalahan. Jangan sungkan bertanya,” jelasnya.
Selain itu, Herdiat memberi perhatian serius terhadap penataan aset desa serta pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) agar tertib administrasi dan sesuai ketentuan.
“Aset desa harus tertata dan terdata dengan baik. Pengelolaan dana desa dan ADD juga harus benar agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” pungkasnya.
Sebagai narasumber, kegiatan ini menghadirkan Inspektorat Ciamis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Kemudian unsur penegak hukum guna memberikan pemahaman komprehensif terkait pengelolaan APBDesa, keuangan dan aset desa, serta penyuluhan hukum bagi pemdes. (GaluhID/Tegar)
Editor: Evi