 Cakrawala Kajian Publik (CAKAP) bertema “Forum Evaluasi dan Konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Ciamis” di Sekretariat PC PMII Ciamis.){kind=link}
CIAMIS, galuh.id – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Ciamis menggelar Focus Group Discussion (FGD) Cakrawala Kajian Publik (CAKAP) bertema “Forum Evaluasi dan Konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Ciamis” di Sekretariat PC PMII Ciamis, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari unsur legislatif, Satgas MBG, Korwil MBG hingga kalangan mahasiswa.
Hadir sebagai narasumber Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Ciamis Jaenal Aripin, Korwil MBG Ciamis Eggy Armand R, dan Ketua Satgas MBG Kabupaten Ciamis Dr. Erwan Darmawan, S.STP., M.Si. Diskusi dipandu langsung Ketua PC PMII Kabupaten Ciamis Husni Mubarok bersama Ketua Bidang Eksternal PMII Ciamis Irfan Nurwahid.
Selama lebih dari dua jam, forum berlangsung dinamis dengan membahas sejumlah isu strategis terkait pelaksanaan MBG, mulai dari tata kelola anggaran, pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), keterlibatan pelaku usaha lokal, hingga transparansi penggunaan dana yang bersumber dari APBN.
Ketua PC PMII Kabupaten Ciamis, Husni Mubarok, menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud mencari kesalahan dalam pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, sebagai program strategis nasional yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar, MBG harus berjalan secara transparan dan akuntabel.
“Program ini harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya petani, peternak, pelaku UMKM, serta anak-anak sebagai penerima manfaat utama. Karena itu, pengawasan yang kuat menjadi kebutuhan mutlak,” ujarnya.
Husni juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi terkait pengelolaan dapur MBG, penggunaan anggaran, serta dampak program terhadap perekonomian lokal.
Ia menilai masyarakat berhak mengetahui sejauh mana dana negara yang digelontorkan mampu memberikan manfaat nyata bagi daerah.
Sementara itu, Ketua Satgas MBG Kabupaten Ciamis, Dr. Erwan Darmawan, mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program di lapangan.
Berdasarkan hasil pemantauan, beberapa dapur MBG masih memanfaatkan bangunan lama atau rumah tinggal yang dialihfungsikan menjadi dapur SPPG.
Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena kebutuhan percepatan program yang belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan fasilitas dapur permanen sesuai standar.
“Kami terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar seluruh dapur dapat memenuhi ketentuan yang berlaku. Jika ditemukan ketidaksesuaian, tentu akan diberikan rekomendasi perbaikan hingga penghentian operasional apabila tidak layak,” jelasnya.
Erwan juga membuka ruang kolaborasi dengan mahasiswa dan masyarakat sipil dalam mengawal keberlangsungan program tersebut.
Di sisi lain, Korwil MBG Kabupaten Ciamis, Eggy Armand R, menekankan pentingnya memperkuat rantai pasok lokal dalam pelaksanaan MBG.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi instrumen penggerak ekonomi daerah.
“Kami berharap bahan pangan yang digunakan dapat berasal dari petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM lokal sehingga manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat semakin besar,” katanya.
Ia menambahkan, biaya produksi makanan dalam program MBG tidak dapat disamaratakan secara nasional karena dipengaruhi kondisi geografis, distribusi, dan harga bahan baku di masing-masing daerah.
Dalam forum tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Ciamis, Jaenal Aripin, menegaskan pentingnya keterlibatan aparat pengawasan pemerintah dalam mengawal penggunaan anggaran MBG yang bersumber dari APBN.
Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara profesional tanpa memandang siapa pihak yang mengelola dapur atau terlibat dalam pelaksanaan program.
“Siapapun pengelolanya harus tunduk pada aturan yang sama. Yang diperiksa adalah tata kelola dan penggunaan anggarannya, bukan siapa orangnya,” tegas Jaenal.
Ia juga menilai Inspektorat perlu berperan aktif memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan serta bebas dari potensi penyimpangan.
Menutup kegiatan, PMII Kabupaten Ciamis menyatakan komitmennya untuk terus mengawal Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa.
Melalui forum CAKAP, PMII mendorong peningkatan pengawasan, keterbukaan data pengelolaan program, pelibatan UMKM lokal, serta audit yang transparan terhadap penggunaan anggaran.
“Kami akan terus mengawal program ini secara kritis dan konstruktif. Ketika ada ruang perbaikan akan kami sampaikan, dan ketika ada dugaan penyimpangan kami tidak akan ragu untuk bersuara. Karena tugas mahasiswa adalah memastikan kebijakan publik benar-benar berpihak kepada rakyat,” pungkas Husni Mubarok. (GaluhID/Tegar)