 Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis masih menunggu kepastian){kind=link}
CIAMIS, galuh.id – Nasib 3.518 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis masih menunggu kepastian. Mereka kini menanti peluang pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu yang direncanakan menjadi bagian dari penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2027.
Namun, hingga saat ini, Pemkab Ciamis belum dapat memastikan jumlah pegawai yang berpeluang diangkat maupun mekanisme pelaksanaannya. Pemerintah daerah masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ciamis, Ai Rusli Suargi, mengatakan pihaknya menyambut positif kesepakatan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait sejumlah langkah strategis dalam penataan ASN, termasuk rencana pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
“Kami menyambut positif kebijakan tersebut, termasuk rencana pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Namun, untuk pelaksanaannya, saat ini kami masih menunggu ketentuan juklak dan juknis dari kementerian terkait,” ujarnya, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan data BKPSDM Kabupaten Ciamis per 1 November 2026, jumlah PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Ciamis tercatat sebanyak 3.518 orang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 953 orang merupakan tenaga guru, 485 tenaga kesehatan, dan 2.080 lainnya merupakan tenaga teknis.
Ai Rusli menjelaskan, masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu yang saat ini berjalan akan berakhir pada 31 Desember 2026. Untuk mengantisipasi berakhirnya masa kontrak tersebut, Pemkab Ciamis telah merencanakan perpanjangan perjanjian kerja pada awal Januari 2027.
“Untuk perpanjangan masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu direncanakan dilaksanakan pada awal Januari 2027, mengingat kontrak kerja yang berjalan saat ini berakhir pada 31 Desember 2026,” jelasnya.
Sementara itu, terkait peluang pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu pada 2027, BKPSDM Ciamis belum dapat memastikan berapa jumlah pegawai yang akan memperoleh kesempatan tersebut.
Kepastian mengenai kemungkinan pengangkatan seluruh PPPK Paruh Waktu secara otomatis, persyaratan yang harus dipenuhi, hingga mekanisme pemetaan ulang pegawai juga masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.
“Untuk hal tersebut, baik jumlah yang akan diangkat, persyaratan pengangkatan maupun mekanismenya, kami masih menunggu ketentuan regulasi dan petunjuk teknis dari kementerian terkait,” ungkap Ai Rusli.
Ia menegaskan, Pemkab Ciamis akan menindaklanjuti kebijakan tersebut setelah pemerintah pusat menerbitkan aturan resmi yang menjadi pedoman pelaksanaan di daerah.
Dengan demikian, ribuan PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Ciamis masih harus menunggu kepastian regulasi terkait peluang peningkatan status kepegawaian pada 2027. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan status bagi para pegawai sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.