Ciamis, galuh.id – Ratusan ijazah siswa SMK Muhammadiyah Banjarsari Ciamis tertahan, pihak sekolah tidak akan menyerahkan sebelum ada regulasi jelas dari pemerintah provinsi Jawa Barat.
Koordinator Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarsari, Adi Irfan Marzuki, menilai surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jabar memberatkan sekolah swasta.
“Dalam surat edaran tersebut tidak menjelaskan soal pergantian kompensasi yang akan diberikan. Sekolah kami ini swasta, bukan negeri,” kata Irfan, Selasa (04/02/2025) di ruang kerjanya.
Saat ini, pihaknya tengah melakukan pendataan jumlah ijazah siswa yang tertahan karena memiliki tunggakan biaya saat lulus sekolah.
Data sementara dari tahun 2017 sampai 2024, lebih dari 500 ijazah yang tunggakannya mencapai Rp1,3 milyar. Adapun tunggakannya dari berbagai kegiatan dan juga biaya SPP.
“Sementara ini setelah melakukan rapat bersama jajaran yayasan, kami memutuskan tidak dulu memberikan ijazah tersebut,” ucap Irfan.
“Pada intinya, kami tidak bermaksud menahan ijazah siswa. Tapi butuh kepastian dulu dari Pemprov Jabar,” imbuhnya.
Setelah adanya surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jabar tentang percepatan penyerahan ijazah jenjang SMA/SMK/SLB, baik negeri maupun swasta, sudah ada beberapa alumni yang bermaksud mengambil ijazahnya.
“Namun ijazah tersebut belum bisa kami berikan, karena masih dalam proses pendataan,” ujarnya.
Sebenarnya, menurut Irfan, pihaknya mendukung terhadap kebijakan Pemprov Jabar soal penyelesaian masalah ijazah. Namun, jangan sampai merugikan sekolah swasta.
“Kalau seperti ini, sekolah swasta akan rugi. Kami mohon kaji ulang surat tersebut,” tutur Irfan.
Saat ini, pihaknya tengah menunggu hasil rapat Badan Musyawarah Perguruan Sekolah Swasta (BMPS) mengenai kesepakatan pemberian ijazah siswa, dan tidak salah satu pihak yang dirugikan. (GaluhID/Uus)
Editor: Evi