CIAMIS, galuh.id – Pelaksanaan program revitalisasi SDN 1 Cikupa, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, mendapat sorotan serius dari Komisi D DPRD Ciamis. Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan pada Senin (16/11/2026), sejumlah persoalan teknis dan administratif ditemukan dalam pelaksanaan program yang menelan anggaran lebih dari Rp1 miliar tersebut.
Sidak dilakukan untuk memastikan program revitalisasi berjalan sesuai perencanaan, baik dari aspek teknis pembangunan maupun tata kelola pelaksanaannya.
Ketua Komisi D DPRD Ciamis, Jenal Arifien, mengatakan pengawasan tersebut merupakan bagian dari fungsi DPRD dalam memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai ketentuan.
Dari hasil peninjauan, Komisi D menemukan beberapa hal yang perlu segera dibenahi. Di antaranya dugaan keterlibatan orang tua siswa sebagai tenaga sukarela dalam pekerjaan revitalisasi serta persoalan internal Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
Bahkan, Ketua P2SP diketahui telah mengundurkan diri dari jabatannya di tengah pelaksanaan program tersebut.
“Ini kan perlu diperbaiki, agar pelaksanaan program revitalisasi yang menelan anggaran miliaran rupiah itu dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa kendala apa pun,” ungkap Jenal.
Menurutnya, persoalan internal di tubuh P2SP harus segera diselesaikan agar tidak berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan.
“Persoalan intern di tubuh P2SP harus segera diperbaiki. Karena jika tidak segera dibenahi, maka bisa menimbulkan persoalan,” tegasnya.
Tak hanya persoalan kepanitiaan, Komisi D juga menyoroti ketidakhadiran konsultan pengawas dan konsultan perencanaan saat sidak berlangsung.
Padahal, kedua pihak tersebut memiliki peran penting dalam memastikan pekerjaan pembangunan berjalan sesuai spesifikasi dan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.
Sebagai tindak lanjut, Komisi D DPRD Ciamis berencana melayangkan undangan resmi kepada konsultan pengawas dan konsultan perencanaan untuk dimintai keterangan di Gedung DPRD Ciamis.
“Insyaallah dalam waktu dekat konsultan pengawas dan konsultan perencanaan akan segera kami undang secara resmi untuk menghadap kepada kami. Tujuannya agar program tersebut sesuai perencanaan, berkualitas, dan tidak melanggar hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala SDN 1 Cikupa, Kusmiati, membenarkan adanya keterlibatan orang tua siswa yang memberikan bantuan tenaga secara sukarela dalam pelaksanaan revitalisasi.
Menurutnya, bantuan tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan biaya lain yang muncul selama kegiatan berlangsung.
“Ini kan ada biaya anggaran lain. Makanya tenaga bantuan atau sukarela orang tua diperlukan,” ujarnya.
Terkait pengunduran diri Ketua P2SP, Kusmiati menjelaskan bahwa keputusan tersebut baru disampaikan pada Minggu malam. Alasannya, yang bersangkutan memiliki pekerjaan lain yang tidak dapat ditinggalkan.
“Mundurnya Ketua P2SP malam tadi. Alasannya karena ada pekerjaan lain. Sebenarnya kami sudah menunjuk penggantinya dari unsur P2SP. Namun, atas dasar petunjuk DPRD karena dinilai rangkap jabatan, maka kami akan segera mencari pengganti lagi,” jelasnya.
Kusmiati juga membenarkan bahwa konsultan pengawas dan konsultan perencanaan jarang datang ke lokasi pembangunan.
Bahkan, ia menyebut anggaran untuk konsultan tersebut telah tersedia. Menurutnya, dana untuk pengawasan perencanaan juga sudah diambil.
“Konsultan pengawas dan konsultan perencanaan jarang ke sini. Padahal anggarannya ada, bahkan kalau pengawas perencanaan sudah diambil uangnya,” pungkasnya.
