Upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem investasi dan industri hilirisasi di Indonesia kembali ditegaskan melalui pertemuan strategis antara Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
Pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Jakarta siang ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan arah kebijakan kedua kementerian demi mendorong kesiapan tenaga kerja nasional yang adaptif dan kompeten.
Dalam diskusi hangat yang berlangsung, kedua menteri menyoroti urgensi menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan industri modern, terutama seiring meningkatnya arus investasi ke sektor hilirisasi.
Keduanya sepakat bahwa keberadaan tenaga kerja yang terampil dan tersertifikasi merupakan fondasi utama agar manfaat investasi dapat tersebar secara merata dan memberikan dampak ekonomi yang luas.
Lapangan Kerja dari Investasi, Peluang dan Tantangan
Menteri Rosan P. Roeslani menyampaikan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia bukan hanya sekadar angka, tetapi juga menciptakan efek berganda, terutama dalam bentuk penyerapan tenaga kerja.
Berdasarkan catatannya, realisasi investasi pada tahun lalu yang mencapai Rp1.700 triliun telah berhasil membuka 2,45 juta lapangan pekerjaan baru.
“Melihat tren dan pipeline investasi ke depan, kami perkirakan dalam lima tahun mendatang, rata-rata akan tercipta 2,8 hingga 2,9 juta lapangan pekerjaan setiap tahunnya,” jelas Rosan, seperti dikutip dari bkpmri.id.
Ia menekankan bahwa angka tersebut menjadi bukti konkret kontribusi investasi terhadap penguatan ekonomi nasional.
Namun, Rosan juga menggarisbawahi bahwa kesiapan tenaga kerja menjadi salah satu perhatian utama para investor.
“Ketika investor ingin membangun pabrik, biasanya memerlukan waktu dua sampai tiga tahun. Dalam periode yang sama, mereka juga berharap tenaga kerja lokal sudah siap dan memiliki keahlian yang relevan,” ungkapnya.
303 BLK Siap Cetak Talenta Industri
Menanggapi hal itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa pihaknya telah mengantisipasi kebutuhan tersebut dengan menyiapkan infrastruktur pelatihan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan mengelola tidak kurang dari 303 Balai Latihan Kerja (BLK), yang dapat difungsikan secara optimal untuk menyiapkan calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri.
“Kami tidak hanya bicara kuantitas, tetapi juga kualitas. Kesiapan tenaga kerja bukan hanya dilihat dari jumlah, tetapi dari keterampilan dan daya saing yang mereka miliki,” tutur Yassierli.
Untuk itu, ia menegaskan pentingnya proses sertifikasi sebagai standar kompetensi yang diakui baik di level nasional maupun global.
“Kami bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki sertifikat kompetensi yang bisa diterima secara profesional, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” tambahnya.
Menuju Kerja Sama Teknis yang Berbasis Kebutuhan Industri
Sebagai langkah konkret dari pertemuan ini, kedua kementerian sepakat untuk segera merancang kerja sama teknis yang terfokus pada peningkatan pelatihan tenaga kerja serta pemanfaatan data industri.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi landasan bagi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih berbasis kebutuhan sektor hilirisasi dan investasi yang terus berkembang.
Rosan dan Yassierli berharap sinergi ini akan mendorong peningkatan produktivitas nasional, menarik lebih banyak investasi berkualitas, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan dan inklusif.
“Kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan sektor hilirisasi dan investasi bisa berjalan seiring dengan peningkatan kualitas SDM. Sinergi lintas kementerian ini adalah kunci,” tutup Rosan. (GaluhID/Arul)