Berita Nasional, galuh.id – Isu dugaan RS Manipulasi Data Covid-19 demi mendapatkan insentif, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto angkat bicara.
Terawan mengatakan, isu yang menyatakan bahwa Rumah Sakit (RS) sengaja memberi keterangan pasien positif covid-19 demi memperoleh anggaran tersebut harus dibuktikan lewat pendataan, bukan sekedar opini.
Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat berkunjung ke RSUD Ulin Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Jumat (17/7/2020) pagi.
“Semua harus dibuktikan berdasarkan data. Kita semua tidak boleh hanya berdasarkan opini. Akan kita cek semua nanti,” jelas Menkes Terawan.
Baca Juga: Tuduh RS Ciamis Manipulasi Data Covid-19, Ketua Banggar DPR RI Minta Maaf
Terawan menyatakan akan melakukan verifikasi melalui BPJS dan pemeriksaan ulang melalui tim dispute. Hal ini untuk memastikan keberadaan tindak kecurangan atau fraud dan masalah dalam hal tersebut.
“Kami tinggal memverifikasi melalui BPJS. Kemudian nanti cek ulang melalui tim dispute. Untuk melihat tidak ada fraud atau pun adanya masalah di situ,” ujar Menkes Terawan.
Menkes Terawan juga menyebut, dirinya percaya bahwa rumah sakit atau RS masih memiliki etika yang baik dalam melakukan pelayanan, pelaporan dan penagihan.
Dugaan RS Manipulasi Data Covid-19
Sebelumnya, dugaan Rumah Sakit yang memanfaatkan situasi pandemi covid-19 demi mendapatkan insentif dikemukakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah.
Said menyebut adanya rumah sakit nakal di sejumlah daerah, yang mengubah data pasien dinyatakan positif Covid-19, demi mendapatkan anggaran Corona.
Kabupaten Ciamis, Pasuruan, dan Jambi menjadi daerah yang disebutkan oleh Said, yang diduga melakukan manipulasi data pasien positif Covid-19.
Pernyataan terkait beberapa kota yang memanipulasi data positif Covid-19 itu disampaikan Said kepada Menkes Terawan dalam rapat kerja (raker) Badan Anggaran DPR RI.
“Ada dugaan dari informasi yang beredar di grup WA. Bahwa disinyalir orang yang ternyata tidak (kondisi rapid tes negatif), dinyatakan menjadi positif,” ujar Said, dalam siaran live streaming Kompas Tv, Jumat (17/7/20200) malam.
Anggaran Besar tapi Serapannya Rendah
Menurut Said Abdullah, penanganan wabah Covid-19 di Indonesia menggunakan anggaran yang besar. Namun serapannya rendah sehingga menjadi pertanyaan.
Dibalik serapan rendah itu lalu muncul anggapan sedemikian rupa. Sehingga pihaknya meminta klarifikasi dari Menkes. Tetapi Menkes Terawan tak memberi jawaban sampai raker berakhir.
Baca Juga: RS Ciamis Dituduh Manipulasi Data Pasien Covid-19, Bupati: Jangan Asal Bunyi
Said menuturkan, penanganan wabah Covid-19 bukan hanya sekedar 87,55 triliun harus habis. Tapi juga pemerintah dalam pengelolaannya harus dijaga dengan baik.
Sebab, kondisi pandemi wabah Covid-19 di Indonesia menghabiskan anggaran sampai 1.024,9 triliun.
“Kami ingin respon pemerintah. Terkait anggapan atau isu yang beredar. Kalau tidak benar kita akan cek. Beberapa respon yang ada malah kebanyakan dari beberapa media,” kata dia.
Warning Agar Tak Terjadi pelanggaran
Pada kesempatan tersebut, Ketua Banggar DPR RI ini juga menyampaikan permintaan maaf kepada Bupati dan seluruh masyarakat Ciamis, berkaitan dengan statement yang telah disampaikan.
Karena sebagai wakil rakyat, dirinya mempunyai kewajiban untuk memberikan warning atau peringatan kepada pemerintah agar tidak terjadi pelanggaran.
“Saya sebagai wakil rakyat berkewajiban memberikan warning pada pemerintah. Agar tak terjadi pelanggaran. Supaya dana 87,55 miliar rendah serapan itu bisa dioptimalkan,” kata Said.
Tidak Ada RS Manipulasi Data Covid-19
Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) pun turut angkat bicara soal tuduhan yang dilontarkan Said Abdullah terkait adanya rumah sakit nakal di sejumlah daerah.
Sekretaris Jenderal PERSI Lia G Partakusuma menyatakan bahwa pihaknya belum menemukan adanya rumah sakit (RS) yang melakukan manipulasi data pasien Covi-19.
“Kami belum menemukan adanya RS yang memanipulasi data pasien Covid-19 selama masa pandemi,” ujar Lia G Partakusuma.
Lia menerangkan, untuk menagihkan klaim terkait adanya orang yang meninggal terkonfirmasi positif Covid-19 tersebut ada prosedurnya. Perlu verifikasi melalui e-klaim.
”Dari KMK perlu verifikasi melalui e-klaim dengan internet email. Setelah itu akan diverifikasi apakah klaim itu tepat dan tidak,” kata Lia.
Sekjen PERSI ini menambahkan, pihaknya selama ini selalu mendukung dan mendorong rumah sakit untuk menjaga profesionalisme. Termasuk memenuhi standarnya.
Sehingga apabila terdapat rumah sakit atau RS yang melakukan manipulasi data Covid-19, maka itu sangat melanggar profesionalismenya. (GaluhID/Evi)
