Ciamis, galuh.id – Dugaan amplop KCD wilayah 13 kembali mencuat ke permukaan dalam audiensi terbuka antara SAPMA PP Ciamis dan Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah 13 Jawa Barat, Rabu (2/7/2025).
Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) secara tegas mempertanyakan apakah benar Kepala KCD menerima sesuatu dari sekolah saat kunjungan resmi.
Alih-alih membantah dengan lugas, Kepala KCD Wilayah 13, Widhy Kurniatun justru memberi jawaban yang dinilai normatif dan tidak menjawab inti pertanyaan.
Dalam pernyataannya, ia menyinggung soal keterbatasan manusiawi, beban kerja, hingga risiko jabatan.
“Kami cuma berdua di struktur ini. Kami manusia biasa punya keterbatasan fisik. Dan kami bukan malaikat,” ujar Widhy di hadapan peserta audiensi.
Widhy juga menambahkan bahwa pihaknya tidak pernah meminta uang dalam bentuk apapun, bahkan untuk kegiatan seperti study tour.
“Jangankan meminta uang study tour, saya saja sampai nelangsa karena sekolah tetap pergi. Saya tahu sekolah itu. Saya tidak pernah meminta uang nominal apapun,” tambahnya.
Namun, pernyataan itu tidak memuaskan pihak SAPMA. Rizal Purwonugroho selaku Ketua SAPMA menegaskan bahwa yang dikonfirmasi adalah jabatan Kepala KCD, bukan kapasitas pribadi Widhy.
“Kami bertanya kepada Kepala KCD. Ini bukan tentang ibu secara pribadi. Kalau nanti menemukan bukti, apakah ibu akan bertanggung jawab secara jabatan?” tanya Rizal.
Bukti Dugaan KCD Terima Amplop
Ia juga menyatakan telah mengantongi bukti materiil dari beberapa sekolah yang merasa terbebani dengan praktik pemberian amplop saat kunjungan pejabat.
“Saya punya bukti. Aduan ini bukan tanpa dasar. Kalau terbukti, harus ada pertanggungjawaban. Ini menyangkut integritas sistem pendidikan,” tegas Rizal.
Jawaban Kepala KCD yang terkesan menghindari substansi justru memantik lebih banyak tanda tanya.
Meski menolak tudingan, Widhy tak sekali pun menjawab dengan pernyataan eksplisit bahwa ia tidak menerima amplop.
“Semakin mengambang, publik semakin curiga,” ujar Rizal.
Kasus ini memperpanjang daftar kritik terhadap KCD Wilayah 13 yang disampaikan dalam forum, termasuk dugaan penyimpangan dana BOS.
Kemudian, perizinan sekolah yang berliku, hingga arah kebijakan study tour yang tidak transparan.
SAPMA menegaskan akan kembali membawa bukti dan dokumen tambahan dalam waktu dekat. Mereka menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengevaluasi menyeluruh kinerja KCD Wilayah 13.
“InsyaAllah kami akan menindaklanjuti ke Ombudsman dan ke APH karena ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan,” tegasnya. (GaluhID/Resa)
Editor: Evi