“Ada tiga pihak yang menentukan apakah sekolah itu boleh dibuka atau tidak. Yang pertama adalah pemdanya sendiri, pemda atau dalam situasi yang lain kanwil atau kantor Kemenag,” ucap Nadiem.
Kewenangan pemberian izin pun tentunya tidak cukup persetujuan pihak pemda. Namun tentunya keputusan kepala sekolah dan orang tua siswa juga berlaku.
Maka mengenai kembalinya menggelar Sekolah tatap muka mulai Januari 2021 itu bukan instruksi wajib dari pemerintah pusat.
Semua itu pun masih harus melalui tahap evaluasi kembali. Untuk itu kesiapan masing-masing pihak menjadi saling berkesinambungan.
Apabila sudah ada kesiapan, untuk pemberian izin menggelar kembali pembelajaran pada lingkungan sekolah bisa melakukannya dengan cara serentak atau pun bertahap.
Pihak Mendikbud tetap menekankan kepada masyarakat, apabila ingin kembali menggelar sekolah tatap muka, tetap harus memperhatikan protokol kesehatan dengan sangat ketat.
Maka dari itu, kembali lagi untuk masalah kesiapan tergantung masing-masing daerah. Diskresi atau evaluasi kepala daerah pun akan menjadi patokan utama.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga mengingatkan kepada daerah dan sekolah untuk segera meningkatkan kesiapan hingga akhir tahun nanti.
