Ciamis, galuh.id – Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis memastikan kesiapan pasokan bahan baku pangan hewani untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan teknis dan koordinasi.
Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesmavet, Pengolahan, dan Pemasaran, drh. Asri Kurnia, MP, menyampaikan bahwa secara umum ketersediaan komoditas seperti telur, daging ayam, hingga daging sapi dalam kondisi aman.
“Telur aman, daging ayam juga Insya Allah mencukupi. Untuk daging sapi saat ini harganya stabil di kisaran Rp150 ribu per kilogram, setelah sebelumnya sempat naik,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Ia menjelaskan, pasokan telur di Ciamis tidak hanya bergantung dari daerah sendiri, tetapi juga mendapat dukungan dari luar daerah seperti Jawa Tengah dan Blitar.
Sementara itu, harga telur kini berada di angka Rp29 ribu per kilogram dan ayam sekitar Rp34 ribu per kilogram.
Di sektor perikanan, Asri mengungkapkan bahwa produk yang telah siap dipasarkan untuk mendukung MBG adalah ikan nila dalam bentuk fillet yang diproduksi di wilayah Lakbok. Produk ini dinilai memiliki nilai gizi tinggi, meskipun penyerapannya masih terbatas.
“Ikan fillet nila sudah mulai masuk, tapi persentasenya masih kecil, sekitar 5 persen. Ini yang terus kami dorong agar bisa lebih banyak dimanfaatkan,” katanya.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa pelaku UMKM di Ciamis sebenarnya memiliki kesiapan untuk terlibat dalam rantai pasok MBG, baik dari olahan daging seperti abon maupun produk perikanan. Namun, penerimaan produk oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi faktor penentu.
“Kami menawarkan, tapi kembali lagi ke SPPG apakah mau memasukkan produk itu ke dalam menu atau tidak. Di situ letak tantangannya,” jelasnya.
Selain itu, Asri juga menyoroti minimnya keterbukaan data dari pihak SPPG yang menyulitkan perencanaan pasokan. Upaya pendataan kebutuhan bahan baku melalui Google Form, kata dia, hanya direspons sekitar 20 hingga 30 persen.
“Kami butuh data untuk memetakan kebutuhan, tapi responsnya masih rendah. Bahkan untuk mendapatkan data detail pun harus melalui izin ke pusat,” ungkapnya.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung percepatan pembentukan SPPG di lapangan yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan standar awal, seperti penggunaan bangunan yang sudah ada serta fasilitas pendukung yang belum optimal.
Meski demikian, pihaknya menegaskan tetap berkomitmen mendukung program MBG dari sisi ketersediaan bahan baku, sekaligus terus melakukan monitoring dan pembinaan kepada para pelaku usaha.
“Secara kesiapan bahan baku kami siap, tinggal bagaimana koordinasi dan sinergi antar pihak bisa lebih diperkuat,” pungkasnya. (GaluhID/Tegar)