Banjar, galuh.id – Sutopo pemegang suara terbanyak Partai Golkar di Dapil 3 Kecamatan Langensari, resmi ditunjuk sebagai Ketua DPRD Kota Banjar sementara, Kamis (05/06/2025).
Sebelumnya, DPRD di pimpin oleh Ating sebagai Plt dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Pergantian kepemimpinan berlangsung dalam rapat paripurna DPRD, menyusul kekosongan pucuk pimpinan setelah Dadang R Kalyubi terlibat dalam kasus hukum.
Dadang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan rumah dinas dan transportasi Sekretariat DPRD Kota Banjar anggaran tahun 2017-2021.
Sutupo pun menerima tugas ini sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab yang harus ia jalankan dengan sebaik-baiknya.
“Amanah ini harus saya jalankan sesuai tata tertib DPRD saat ada kekosongan ketua. Roda lembaga legislatif ini sekarang dijalankan oleh saya dan harus lebih baik lagi,” katanya.
Sutupo menjelaskan, fokus utamanya dalam menjalankan tugas yaitu memastikan DPRD Kota Banjar berjalan efektif dan responsif untuk kebutuhan masyarakat.
Ia mengaku tidak sekedar hanya mengisi kekosongan saja. Tetapi akan berusaha dalam mendorong kinerja DPRD lebih progresif.
“Kami akan terus berupaya memperkuat hubungan kerja dengan eksekutif. Dan akan memprioritaskan aspirasi masyarakat. Karena masih banyak hal yang harus kita selesaikan bersama-sama,” ujarnya.
Terkait posisi ketua definitif, ia tidak ingin berspekulasi. Karena menurutnya, proses tersebut akan berjalan sesuai mekanisme internal partai.
“Soal ketua definitif, kita ikutin saja prosesnya di partai seperti apa. Saya tidak ingin melangkahi,” ucapnya.
Tantangan Ketua Sementara DPRD Kota Banjar
Ia pun tidak menutup kemungkinan untuk terus memainkan peran penting dalam arah kebijakan DPRD ke depannya. Terutama situasi politik Kota Banjar saat ini sedang dinamis.
Sutopo juga tidak menampik tantangan besarnya di depan mata. Bahwa DPRD harus lebih cepat tanggap terhadap permasalahan yang masyarakat Kota Banjar hadapi.
Mulai dari persoalan pelayanan publik hingga isu-isu yang sedang berkembang.
“Tentunya kami DPRD tidak boleh menjadi lembaga stempel saja. Harus lebih proaktif, kritis tetapi tetap konstruktif. Lebih penting harus berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
Sudarsono Walikota Banjar yang juga turut hadir dalam rapat paripurna, berharap pergantian kepemimpinan DPRD menjadi momentum lebih mempererat sinergitas antara legislatif dan eksekutif.
Karena kemajuan Kota Banjar tidak akan tercapai tanpa kolaborasi antara lembaga pemerintahan.
“Saya berharap hubungan yang selama ini sudah baik harus lebih baik lagi. Karena DPRD adalah mitra strategis dalam menyusun dan mengawal program pembangunan,” ungkapnya.
Ia pun menekankan pentingnya dukungan politik yang sehat dari legislatif, agar nantinya eksekusi kebijakan berjalan optimal dengan tepat sasaran.
“Kami butuh masukan dalam pengawasan yang membangun untuk kita majukan bersama,” tambahnya.
Pergantian kepemimpinan ini tetap menyisakan sebuah catatan penting, karena kasus hukum yang saat ini terjadi di DPRD Kota Banjar. Integritas dan akuntabilitas anggota DPRD masih menjadi pekerjaan rumah.
Tentunya publik menanti, akankah pergantian pimpinan DPRD ini menjadi titik awal perbaikan budaya kerja legislatif. (GaluhID/Teja)
Editor: Evi
