Ciamis, galuh.id – Tokoh agama di Ciamis, KH. Arief Ismail Chowas yang juga merupakan pemilik pesantren Miftahul Ulum Bangunsirna, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis Jawa Barat merespon isu gerakan People Power yang santer terdengar akan berlangsung pada 22 Mei 2019 mendatang, atau bertepatan dengan pengumuman hasil perhitungan Pilpres Oleh KPU.
“Saya atas nama pribadi dan atas nama keluarga besar Pesantren Miftahul Ulum Bangunsirna serta atas nama Forum Guru Ngaji Imam Tajug, Jawa Barat secara tegas dan mengharamkan segala bentuk yang namanya pemberontakan terhadap negara yang sah,” ujar KH. Arief Chowas saat ditemui di kediamannya, Selasa, (14/05/2019).
Arief mengatakan Indonesia merupakan negara sah yang berdaulat. Indonesia menurut Arief dilahirkan dan didirikan oleh para alim ulama, kaum nasionalis dan kaum agamawan lainnya selain Islam.
“Gerakan tersebut merupakan gerakan yang inkonstitusional, ini sangat berbahaya. Masyarakat yang tidak paham dan tidak tahu-menahu siapa dan bagaimana tujuan utama dari gerakan people power tersebut. Itu kan gerakan nasional melawan hukum yang mesti kita lawan bersama,” tuturnya.
Arief juga menuturkan permasalahan politik yang ada sekarang justru mengorbankan masyarakat yang tidak tahu menahu. Gerakan people power dinilai Arief hanya kepentingan politik sesaat atau kepentingan politik golongan dan kepentingan politik perorangan.
“Negara kita sudah punya aturan untuk menunjuk pemimpin di negara ini, yaitu dengan dilaksanakannya Pemilu yang langsung, jujur dan adil. Semuanya adalah produk hukum yang harus ditaati dan dipatuhi oleh kita,” tegasnya.
Arief juga mengatakan jika ada kesalahan, menurutnya tidak ada lembaga yang sempurna, namun dalam hal ini KPU sudah menjalankan dan mengevaluasi kesalahan yang muncul kemudian.
“Calon presiden maupun wakil presiden harus menerima keputusan KPU dan harus siap menang dan kalah, seperti yang menang harus bersyukur dan harus menjalankan amanat rakyat. Kemudian yang kalah harus bisa menerima secara lapang dada. Ini pesta demokrasi ada yang menang ada juga yang kalah,” jelasnya.
Arief mengimbau masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Ciamis jangan mengikuti gerakan yang akan memecah belah bangsa.
“Dampaknya masyarakat akan merasa terganggu, merasa tidak aman, apalagi kalo dilihat dari hukum ekonomi yang namanya usaha pasti membutuhkan ketenangan, ketentraman dan kenyamanan. Kalau di negara kita sudah tidak aman, tidak nyaman, tidak adanya jaminan keamanan dan keselamatan, bagi yang usaha bagaimana mau laku?” katanya. (galuh.id/Arul)
