Ciamis, galuh.id – Puluhan warga Desa Cicapar, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, kembali mendatangi kantor desa, Selasa (18/02/2025).
Aksi ini merupakan bentuk protes atas ketidakjelasan penggunaan dana desa yang hingga kini belum terselesaikan.
Kedatangan mereka kali ini bukan yang pertama. Sebelumnya, warga telah beberapa kali meminta pertanggungjawaban Kepala Desa Cicapar, Imat Ruhimat, terkait sejumlah program tahun 2024 yang tak kunjung direalisasikan.
Dalam aksi sebelumnya, Imat berjanji akan segera menyelesaikan persoalan tersebut sesuai kesepakatan. Namun, hingga kini, janji itu tak juga ditepati.
Dalam aksi terbaru ini, suasana memanas ketika sejumlah warga, terutama para ibu-ibu kader Posyandu, meluapkan kekecewaannya.
Mereka geram karena bukannya menepati janji, Kepala Desa Imat Ruhimat justru kembali meminta tenggat waktu hingga akhir Juni 2025.
Warga menilai ada kejanggalan dalam pengelolaan dana desa, yang diduga telah disalahgunakan oleh pihak desa.
Oleh karena itu, mereka meminta Bupati terpilih, H. Herdiat Sunarya, untuk segera turun tangan menyelesaikan masalah ini.
Nia Sarifah, salah satu kader Posyandu Desa Cicapar, mengungkapkan bahwa kondisi di desanya semakin memprihatinkan.
Menurutnya, banyak program penting yang hingga kini belum terealisasi, termasuk program pencegahan dan penanganan stunting yang seharusnya menyediakan Makanan Tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil.
“Program tersebut belum terlaksana, dan honor kami juga belum dibayarkan. Jika dihitung keseluruhan, jumlahnya mencapai sekitar 40 juta rupiah,” ungkap Nia.
Ia dan rekan-rekannya pun menuntut hak mereka dari anggaran PMT agar segera dicairkan tanpa ada lagi janji yang diingkari.
Sebagai bentuk protes, para kader menyerahkan buku laporan kegiatan Posyandu kepada kepala desa.
Nia menegaskan bahwa hingga kini belum ada titik terang dalam penyelesaian persoalan di Desa Cicapar.
Ia pun berharap agar Bupati terpilih, H. Herdiat Sunarya, bersedia turun tangan membantu warga, meskipun ia belum resmi dilantik.
“Kami memohon kepada Bapak Haji Herdiat, walaupun belum dilantik, tolong bantu kami di Cicapar. Kami butuh keadilan atas kasus ini,” ujarnya penuh harap.
Di tengah tekanan warga, Kepala Desa Cicapar, Imat Ruhimat, akhirnya memberikan pernyataan.
Ia menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut dan berjanji akan menyelesaikan masalah ini.
“Bukan hanya siap, tapi saya memang harus bertanggung jawab,” ujarnya.
Imat pun mengakui bahwa dana yang seharusnya dialokasikan untuk program desa telah digunakan untuk keperluan lain.
Ia berdalih bahwa kebijakan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan tertentu.
“Intinya, ini adalah kebijakan kepala desa di luar program yang telah direncanakan. Jadi memang ada dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain,” akunya sambil tersenyum.
Pernyataan kepala desa ini justru semakin menimbulkan tanda tanya di kalangan warga.
Mereka khawatir bahwa dana desa benar-benar telah diselewengkan tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas.
Kini, masyarakat Desa Cicapar masih menunggu langkah konkret dari pihak berwenang, terutama dari Bupati terpilih, untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam penggunaan anggaran desa.
Warga berharap masalah ini segera mendapatkan penyelesaian yang adil dan tidak hanya berakhir dengan janji-janji kosong. (GaluhID/Uus)
.){kind=link}