.){kind=link}
Pangandaran, galuh.id – Ratusan warga Desa Sindangjaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kantor desa, Selasa (31/12/2024).
Aksi ini dipicu oleh dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Desa Sindangjaya, Asep Roni.
Warga dengan tegas menuntut agar sang kepala desa segera mengundurkan diri dari jabatannya.
Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan Polres Pangandaran dan TNI.
Dalam orasinya, koordinator aksi, Fauzi Rahmat, mengungkapkan kekecewaan mendalam masyarakat atas tindakan yang diduga merugikan negara hingga ratusan juta rupiah.
Fauzi menjelaskan bahwa aksi unjuk rasa ini merupakan akumulasi dari kekecewaan warga.
Sebelumnya, masyarakat telah mengupayakan audiensi berkali-kali untuk mendesak realisasi sejumlah program desa, termasuk pencairan BLT DD tahap 3 dan 4 tahun anggaran 2024.
Namun, hingga akhir tahun, tuntutan tersebut tidak juga dipenuhi.
“Dari temuan kami, ada lebih dari 14 item program yang tidak terlaksana, termasuk BLT DD. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp700 juta akibat dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Asep Roni,” jelas Fauzi.
Fauzi menambahkan, masyarakat meminta agar Asep Roni segera mundur dari jabatannya. Namun, tuntutan tersebut ditolak oleh kepala desa dengan berbagai alasan.
Merasa tidak puas, warga bersama BPD akan menyurati Bupati Pangandaran serta menggalang petisi untuk mendesak pemberhentian Asep Roni.
Selain itu, mereka juga akan meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mempercepat proses penyelidikan dugaan korupsi.
“Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Kami mendesak APH untuk segera menyelesaikan kasus ini agar Desa Sindangjaya terbebas dari tindakan korupsi,” tegas Fauzi.
Menanggapi aksi demo, Asep Roni justru mengapresiasi kepedulian masyarakat.
Ia menyebut demonstrasi sebagai bentuk perhatian warga terhadap jalannya pemerintahan desa.
“Saya sangat menghargai kepedulian warga. Ini menjadi masukan berharga bagi kami agar bisa bekerja lebih baik ke depannya,” ujar Asep Roni.
Asep Roni juga mengakui bahwa ada beberapa program yang belum terlaksana, seperti yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2024.
Namun, ia berdalih bahwa program tersebut tertunda akibat pemeriksaan dan kendala lainnya.
“Tidak ada niat untuk tidak melaksanakan program tersebut. Kami berencana melaksanakannya pada tahun anggaran mendatang,” ungkapnya.
Terkait tuduhan korupsi, Roni meminta agar masyarakat menghormati proses hukum.
“Jika ada yang menuduh saya korupsi, biarkan pembuktian dilakukan melalui prosedur yang berlaku,” tambahnya.
Pantauan di lokasi, aksi unjuk rasa sempat diwarnai ketegangan saat massa tidak diperbolehkan memasuki kantor desa untuk menemui kepala desa.
Setelah negosiasi, perwakilan warga akhirnya diizinkan masuk dan bertemu langsung dengan Asep Roni. (GaluhID/Uus)