Ciamis, galuh.id – Ratusan warga Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menggelar aksi unjuk rasa di kantor desa, Kamis (30/01/2025).
Mereka menuntut kejelasan terkait dugaan penyelewengan bantuan sosial (bansos) beras tahun 2024 yang seharusnya diperuntukkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Warga menduga bahwa bansos beras yang mestinya disalurkan kepada masyarakat justru digunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum perangkat desa.
Hal ini memicu kemarahan warga yang merasa hak mereka telah diselewengkan.
Heri Sutana, selaku koordinator aksi, menegaskan, pemerintah desa harus segera menyalurkan bansos beras kepada warga yang berhak menerimanya.
Selain itu, ia juga menuntut agar perangkat desa yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan tersebut mengundurkan diri dari jabatannya guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
“Data yang kami miliki menunjukkan bahwa terdapat 85 KPM yang seharusnya menerima bansos beras sejak Juli hingga Desember 2024,” ujar Heri di hadapan awak media.
Menurutnya, oknum perangkat desa yang diduga terlibat sudah mengakui perbuatannya.
“Dalam perundingan dengan pemerintah desa, mereka telah menyatakan kesiapannya untuk mengganti beras yang belum disalurkan,” lanjutnya.
Dalam orasinya, Heri menegaskan bahwa warga akan mengambil langkah hukum jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Ada dua tuntutan utama yang diajukan dalam aksi ini, yaitu:
- Oknum yang terlibat harus menggantikan beras yang diduga digelapkan.
- Oknum tersebut diminta untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya.
“Jika tuntutan kami dipenuhi, maka kami tidak akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Namun, jika tidak ada tindakan yang sesuai, kami akan melaporkan kasus ini kepada pihak berwenang,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa langkah ini bertujuan untuk memberikan efek jera agar kasus serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat gabungan Polres Ciamis dan TNI Koramil Pamarican.
Petugas keamanan tampak berjaga di sekitar lokasi untuk memastikan aksi berjalan tertib dan kondusif.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah desa belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan warga.
Masyarakat berharap kasus ini dapat segera diselesaikan dengan transparan dan adil demi kepentingan bersama. (GaluhID/Uus)